Prof Santoso Berbagi Ilmu Politik di Unsrat 

oleh -32 Dilihat
Prof Drs Purwo Santoso MA, PhD. (Foto: Sindomanado.com)
Prof Drs Purwo Santoso MA, PhD. (Foto: Sindomanado.com)

MANADO- Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta, Prof Drs Purwo Santoso, MA, PhD menjadi pembicara dalam kuliah umum yang digelar di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Kamis (15/2).

Santoso membagi ilmu politik yang berkaitan dengan kondisi demokrasi yang berkembang saat ini. Mantan Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) ini memaparkan mengenai kondisi politik yang sedang populer di Indonesia yang disebutnya adalah Populisme. Kata Santoso, Populisme sendiri merupakan proses elektoral yang masih di mana-mana pada proses yang merebut dukungan publik atas nama demokrasi atas nama perwakilan, kemudian mengerucut sebagai upaya untuk mendapatkan popularitas.

“Sampai sekarang nalar itu masih tetap ada dan di sisi lain dari praktik itu adalah warganegara sebetulnya masih belum didaulat, karena warga yang dikatakan pemilih hak menjadi penentu siapa yang menjadi pemimpin yang ujung-ujungnya menjadi rebutan tapi bukan jadi penentu,” paparnya.

Dia menilai, perjalanan demokrasi di Indonesia masih jauh. Jauhnya itu karena rakyat dalam banyak hal belum mempunyai kendali terhadap siapa yang menjadi pemimpin. “Contohnya Pak Jokowi dengan Kartu KIP dan KIS-nya. Memang banyak di sejumlah tempat muncul para tokoh politik mengambil hati masyarakat dengan program-program yang bermanfaat,” tukasnya.

Karena itu, di UGM pihaknya bekerja sama dengan jejaring sipil society termasuk teman-teman di Manado dan Unverstiry Oslo, menyimpulkan bahwa gagas kontrol orang banyak terhadap pemerintahan itu masih jauh dari tuntas sehingga kalau merasa kita selesai berdemokrasi justru di situlah bahayanya. “Sangat bahaya jika ada pemahaman masyarakat kalau demokrasi telah selesai,” ungkapnya.

Dosen Fisipol Unsrat, Dr. Welly Waworundeng selaku salah satu panitia pelaksana menuturkan, di angkatnya tema “Populisme, Social Justice, Masa Depan Demokrasi” dalam kuliah umum,  agar mahasiswa dapat mengetahui lebih detail perkembangan dunia politik, baik yang ada di luar maupun di daerah Provinsi Sulut.

“Intinya, ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang cara berpolitik, sehingga para mahasiswa bisa mengimplementasikan hasil-hasil kajian yang didapat dari pelaksanaan kuliah umum untuk diaplikasikan di masyarakat. Apalagi di Sulut sendiri sementara menghadapi tahun politik yang tahapannya tengah berjalan,” tandasnya. (rivco tololiu/cr)