Penyerobotan Tanah, Pelapor Minta Polda Sulut Segera Tindaklanjut Pascakeluar Putusan MA

oleh
Prof. DR. IR. Ing Mokoginta, Sekertaris LSM LP3T Irawan Damopolii, Ibu Dr. Sientje Mokoginta, saat melapor ke Mabes Polri, Kamis (13/12/2018), lalu. (FOTO: istimewa)

MANADO- Belum ada kejelasannya kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan Sientje Mokoginta Cs dengan bukti SHM Nomor 98 Tahun 1978 yang berlokasi di RT 25/08 Lingkungan IV, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagai terlapor Stela Cs tertanggal 5 September 2017, diminta untuk dilanjutkan oleh pihak Polda Sulut, mengingat sebelumnya telah dihentikan dan dibuka kembali berdasarkan disposisi Wakapolda Sulut Brigjen Pol Jhony Asadoma (saat itu) ditambah SP2HP Propam Polda Sulut.

Pelapor  Sientje Mokoginta cs yang kali ini diwakili Ing Mokoginta mengatakan, sebelumnya dimana dari pihak penyidik Polda Sulut beralasan bahwa laporan yang kami laporkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena bukan merupakan peristiwa pidana sehingga kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan.

“Boleh dibilang aneh menurut kami karena seharusnya kami mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara atas kepemilikan tanah kami, karena disamping kami memiliki SHM yang sah yang diterbitkan Agraria waktu itu kami juga wajib pajak yang taat,” ujar dia, kepada SINDOMANADO.COM, Senin (14/1/2019).

Menurut dia, saat ini telah keluar putusan inkracht dari Makamah Agung (MA) dengan nomor Reg. 559K/TUN/2018. Sebab itu sangat berharap kiranya pihak Polda Sulut yang dipimpin Kapolda Sulut Irjen Pol Sigit Tri Harjanto untuk menyelesaikan kasus ini.

“Berdasarkan putusan MA dimana membatalkan SHM nomor 2567 tahun 2009/Gogagoman milik terlapor. Dengan membatalkan SHM terebut berarti membatalkan semua turunan dari SHM tersebut, jadi yang sah adalah SHM milik kami. Dari hal tersebut berarti SHM kami sah dan berdasarkan hukum yang berlaku,” tegas dia.

Dia menjelaskan, dengan sahnya SHM milik kami berarti  unsur pidananya sudah jelas terpenuhi untuk menjerat pihak-pihak terlapor, untuk itu kami meminta segera tuntaskan kasus ini karena ini negara hukum siapapun dia harus diproses tidak ada yang kebal hukum dan UU sudah mengatur itu.

“Kami sebagai pencari keadilan yang harusnya mendapat jaminan dan perlindungan hukum atas hak kami dari negara, ingin meminta dan memohon keadilan kepada  Pak Kapolda yang baru untuk membantu kami mencari keadilan karena sudah cukup selama ini kami dijadikan korban,” harap dia.

Dia menambahkan, karena sebelumnya, penyidik yang menangani kasus ini telah kami laporkan ke Propam Polda Sulut dan Divpropam Mabes Polri.

“Hasilnya dimana penyidik tersebut ditetapkan tidak profesional dalam penanganan kasus penyerobotan tanah yang kami laporkan,” pungkas dia, juga kasus ini sudah kami bawah ke Karowasidik Mabes Polri,” beber dia.

Diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya,  Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulut Harry Sarwono ketika dihubungi wartawan, mengatakan kasus ini masih sementara ditangani pihaknya. “intinya kasus ini sedang diproses cuma ada tahapan yang harus dipenuhi jadi tunggu saja,” pungkas dia. (valentino warouw)