MANADO-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendorong pemerintah daerah (pemda) di kabupaten dan kota serta instansi vertikal untuk memahami Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) secara elektronik dengan versi 4.3. Penting ini diseriusi untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas.
Gubernur Olly Dondokambey melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan mengatakan, hingga kini sudah ada empat daerah yakni Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Bolmong, Kabupaten Talaud dan Kota Kotamobagu, serta instansi kepolisian yakni Polda Sulut yang datang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terkait pengadaan barang dan jasa versi 4.3.
“Kalau Kabupaten Talaud, tadi pagi, Bupati Sri Wahyumi yang datang membawa semua pejabat eselon II hingga asisten di Pemkab Talaud,” kata Ringkuangan, kemarin.
Dia menuturkan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, diterangkan bahwa pemerintah provinsi yang telah memenuhi standar LPSE harus melakukan fungsi pembinaan LKPP, disamping LPSE dan ULP kepada pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal terkait pengadaan barang dan jasa.
“Apalagi saat sudah diterapkan Penggunaan Barang dan Jasa Versi 4.3. Ini harus dipahami bersama baik pemda di kabupaten dan kota serta instansi vertikal di Sulut,” ungkapnya.
Ringkuangan memberikan apresiasi bagi pemda yang mau peduli serta berbenah dalam pengadaan barang dan jasa lewat LPSE. Pihaknya selalu terbuka untuk daerah atau instansi vertikal yang datang belajar terkait PJB Versi 4.3 tersebut.
“Kita berharap tentunya daerah dan instansi vertikal yang belum menerapkan LPSE Versi 4.3 untuk dapat memahaminya. Pemprov Sulut sangat terbuka dan siap memberikan bimtek dalam peningkatan SDM bagi petugas pengadaan barang dan jasa,” terangnya.
Ringkuangan menuturkan, khususnya pemda di kabupaten dan kota agar dapat berbenah dalam mewujudkan 17 standar LPSE sebagaimana diatur oleh LKPP. Pemenuhan 17 standar ini merupakan hal penting dalam mewujudkan kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan dan instansi vertikal.
“Kita juga siap selalu membantu daerah-daerah dalam mewujudkan pemenuhan 17 standar LPSE,” tukasnya. (Rivco)
