MANADO- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) lakukan hearing kepada Dinas Pendidikan Sulut, Senin, (27/5/2019).

Diketahui, pemanggilan hearing tersebut menyusul merosotnya peringkat terkait hasil Ujiqn Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/SMK yang berada di peringkat ketiga terbawah secara nasional.

Ketua Komisi IV James Karinda mengatakan, mutu dan kualitas pendidikan di Sulut tidak berimbang dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat maupun daerah.

“Perlu diketahui, anggaran untuk pendidikan merupakan yang terbesar dari seluruh SKPD lain yang ada di Sulut. Anggarannya mencapai sekira satu triliun,” ujar dia.

Lanjut dia, masalah pendidikan di Sulut juga menjadi catatan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pelaporan keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Banyak anggaran untuk pendidikan, mulai dari BOS dan dana dari APBD serta DAK. Belum lagi ada dana yang ditagih dari orang tua masih dilakukan secara wajib. Ini yang perlu kami minta klarifikasi yang jelas,” beber dia.

Pantauan, tampak hadir dalam hearing tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, cabang di Kabupaten/Kota, sejumlah Kepala Sekolah serta tim perumus masalah pendidikan. (Christy Lompoliuw)