Gelar FGD, KPK Ajak Pemda Seriusi Soal Penertiban Aset

oleh -
Tampak kegiatan FGD KPK yang menekankan soal penertiban aset daerah oleh pemda di Kantor Gubernur Sulut. (ist)

MANADO-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Focus Group Discussion (FGD) terkait Optimalisasi Penerimaan dan Manajemen Aset Daerah bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (9/7/2019).

KPK mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan penertiban aset dan penataan manajemen aset. Pasalnya, banyak permasalahan aset di lingkup pemerintahan akibat kurangnya legalitas hukum.

Koordinator dan Supervisi Wilayah IX KPK Budi Waluyo, memaparkan tentang catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang banyak aset yang belum bersertifikat.

Perkiraan kami ada sekitar 25% aset-aset pemda baru bersertifikat. Sementara 75% belum. Nah, inilah yang perlu diperhatikan,” ungkap Budi.

Lanjut dia, BPN sendiri ada program pendaftaran tanah sistematis langsung. “Ini adalah kesempatan agar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat sertifikat tanah,” ujarnya.

Kemudian pengamanan secara fisik, sambungnya, masih banyak aset-aset akibat kurangnya legalitas dasar hukum, maka banyak yang digugat dan akibatnya banyak aset Pemda yang beralih ke pihak lain.

Kondisi ini menjadi keprihatinan kita, karena dari sisi pemanfaatan aset masih banyak aset-aset Pemda yang belum dimaksimalkan. Sebenarnya, dengan memanfaatkan program ini, bisa diberikan sebagai kontribusi yang mendatangkan pendapatan daerah,” terangnya.

Melalui permasalahan yang ada ini, dapat diketahui bagaimana kita mencari jalan keluar serta pemecahan atas permasalahan tersebut,” tandas Budi.

Wakil Gubernur Steven Kandouw mengatakan, kegiatan FGD ini memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas serta bernilai konstruktif. Menurutnya, Hal ini menjadi komponen poin penting dalam pembangunan bangsa yang bebas dari perilaku koruptif, serta menyatukan komitmen dalam membangun daerah tanpa tindakan-tindakan korupsi.

Khususnya dalam optimalisasi pendapatan dan kepatuhan wajib pajak, pengamanan aset tanah dan pencapaian pemenuhan kewajiban pertanahan,” jelasnya.

Lanjut Kandouw, FGD tersebut bertujuan untuk menyelaraskan dan menyamakan arah. Sekaligus juga mendorong optimalisasi penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah (BPD), berikut mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia, maupun pengelolaan barang milik negara.

Untuk itu dengan semangat kerja bersama akan semakin mengoptimalkan setiap strategi program dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi. Ini kiranya dapat menjadi perhatian bersama,” beber Kandouw. (deidy wuisan-tr/rivco tololiu)