MANADO – Wakil Gubernur Steven Kandouw membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (PPKA) Provinsi Sulut di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/9/2019).
Kandouw kesempatan itu mengatakan, penguatan program terhadap perlindungan anak sangat penting untuk diseriusi secara bersama, terlebih bagi instansi dan pihak-pihak terkaitnya.
“Jangan kendor. Harus bersemangat dengan melibatkan semua pihak baik tokoh agama dan masyarakat,” ungkap Kandouw.
Dia menyebut, secara nasional untuk perempuan dan anak dari aspek partisipasi gender, Provinsi Sulut menempati peringkat atas atau paling baik di Indonesia.
“Begitu juga kasus eksploitasi perempuan dan anak, kita cukup rendah,” tuturnya.
Terkait hal itu, Kandouw juga menekankan soal sinergi dan koordinasi penguatan program perlindungan anak, baik dari provinsi dan pemerintah daerah (pemda) di kabupaten dan kota, serta stakeholder terkait.
“Mantapkan koordinasi dan sinergi agar program ini bisa lebih maksimal di semua daerah,” imbuhnya.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini menegaskan, instansi terkait yang menanangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual dan trafficking terhadap perempuan dan anak untuk menindak tegas semua pelakunya agar ada efek jerah.
“Perempuan harus dilindungi, karena masa depan bangsa ada pada perempuan dan anak,” tandasnya.
Rakor PPKA yang diinisiasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut dihadiri sejumlah narasumber dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sulut, Mieke Pangkong, Kepala Biro Kesra dr Kartika Devi Tanos, Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Grace Punuh, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sulut, Kompol Elizabeth Getroida, TP PKK Sulut dan instansi terkait di kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi bersama untuk membahas dan mengevaluasi program-program terkait perlindungan anak. (rivco tololiu)