MANADO—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama BPJS Ketenagakerjaan menargetkan meraih penghargaan Paritrana 2019.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tubagus Achmad Chusni mengatakan, Paritrana merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi terbaik, pemerintah kabupaten atau kota terbaik, perusahaan besar terbaik, perusahaan menengah terbaik dan Usaha Kecil Mikro (UKM) terbaik yang melakukan perlindungan terhadap pekerja.

“Penghargaan ini tentunya diberikan karena telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya,” ujar Tubagus yang diwakili Arif Suprapto, saat Sosialisasi Penghargaan Paritrana 2019 dan Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sukseskan Paritrana 2019, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu, 25/9/2019.

Deputi juga mengapresiasi, sebab berdasarkan data, sebagian besar non ASN, tenaga honorer, hingga perangkat desa sudah mendapatkan perlindungan di Provinsi hingga tingkat kabupaten kota. “Non ASN, hingga perangkat desa sudah banyak yang terlindungi,” paparnya.

Karena itu, dia berpesan agar peranan aktif dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, baik sektor formal, informal, non ASN, sektor jasa konstruksi hingga perangkat desa lebih ditingkatkan kepesertaannya.

Khusus BPJS TK kata dia, agar terus membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi hingga 15 kabupaten/kota yang ada di Sulut. “Saya kira dengan komunikasi yang baik penyelesaiannya bisa mendapatkan penghargaan Paritrana,” paparnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut Erni Tumundo menerangkan, pihaknya terus berupaya agar Sulut bisa mendapatkan penghargaan Paritrana.

Demi memberikan perlindungan jaminan sosial Pemerintah di Sulut telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendorong kepesertaan. “Ada 47 regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung suksesnya program BPJSTK di Sulut,” jelasnya.

Regulasi tersebut kata dia, telah membuahkan hasil yang baik. Di mana pemerintah Sulut sudah mendapatkan penghargaan rekor muri pada 2018 dengan perlindungan pekerja  lintas agama sebanyak 35.000 orang. Hingga akhir 2018 tercatat sudah 76.000 pekerja lintas agama yang terlindungi.

Pihaknya terus bekerjasama dengan BPJSTK untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan penghargaan di ajang Paritrana.

Pihaknya juga mengapresiasi kabupaten kota yang bekerja keras sehingga mendapatkan penghargaan. Diantaranya inovasi Tali Kasih dari Kota Bitung.

Apresiasi juga kepada pemerintah Kota Tomohon atas program diakonia. “Kami harap kabupaten/kota lain dapat melakukan inovasi untuk melindungi pekerja,” terangnya.

Adapun kegiatan itu juga dihadiri Asdatun Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulut  Jurist Sitepu, Direktur Wilayah Sulawesi Maluku BPJSTK Toto Suharto, Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJSTK yang diwakili Asdep Bidang Kepesertaan Skala Menengah Muhyidin, Deputi Bidang Kepesertaan Sulama BPJSTK Zulkarnain Mahading, Kepala BPJS-TK Cabang Manado Hendrayanto, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi pekerja hingga asosiasi buruh. (stenly sajow)