AIRMADIDI- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) ajak pelajar dari SMA/SMK serta mahasiswa untuk bersama melakukan pengawasan Pilkada 2020 di Provinsi Sulut dan Kabupaten Minut.

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengatakan, dalam melakukan pengawasan kita tidak bisa bekerja sendiri dan tidak selamanya kita melakukan pengawasan 1×24 jam.

“Sebab itu kami perlu adik-adik sekalian untuk membantu kami dalam melakukan pengawasan di Pilakda 2020 nanti,” ujar dia, saat membawakan materi.

Menurut dia, kami tidak bekerja sendiri, karena semua kegiatan Pilkada ada aturannya baik itu identitas, etika dan moral. Makanya dibutuhkan peran serta teman-teman semua untuk ikut mengawasi agar tidak ada kesempatan bagi mereka melakukan pelanggaran.

“Jika ada pelanggaran silahkan lapor ke hotline Gowaslu atau ke kami langsung dengan menyampaikan semua kronologis dan bukti,” harap dia

Sementara itu, Ketua Bawasli Minut Simon Awuy mengatakan, kami sangat membutuhkan partisipasi seluruh elemen yang ada di Minut untuk ikut melakukan pengawasan bersama, termasuk para pelajar.

“Dalam sosialisasi tersebut para peserta menerima berbagai materi dari sejumlah narasumber di antaranya Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Komisioner Bawaslu Sulut Awaludin Umbola, serta akademisi Isyana Konoras,”  ujar Awuy, sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2020, Jumat (10/2/2020).

Anggota Bawaslu Minut Rahman Ismail mengatakan, generasi milenial akan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam pengawasan di masyarakat. Tentunya dengan menyampaikan ke publik bagaimana menggunakan hak pilih, anti politik uang dan politik Sara.

“Suara rekan-rekan akan menentukan nasib Minut nantinya. Kedepannya akan ada program bagi adik-adik semua,” beber Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga itu.

Senada, Anggota Bawaslu Minut Rocky Ambar mengatakan, mengawasi Pilkada bukan hanya jadi anggota Bawaslu, teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi.

“Sosialisasi kita harus sampaikan kepada teman-teman agar bisa mengetahui apa-apa yang menjadi aturan dalam Pilkada. Jadi mari kita sama-sama menolak politik uang di Pilkada ini,” pungkas Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa itu. (valentino warouw)