KPU Sulut Tetapkan DPS 1.828.285 Bawaslu Setuju dan Berikan Catatan

oleh -
Bawaslu Sulut turut hadir dalam rekapitulasi DPS, tampak Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda dan Pimpinan Erwin Umbola menyaksikan penandatanganan berita acara oleh Ketua dan Komisioner KPU Sulut. (FOTO: VW)

MANADO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sulut 1.828.285, disaksikan oleh Bawasu Sulut, Partai politik (Parpol) serta Stakeholder, dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPS, di Hotel Fourpoint Manado, Selasa (15/9/2020)

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, syukur puji Tuhan kita sudah selesai melaksanakan pleno secara terbuka di hadiri oleh Partai Politik (Parpol), Bawaslu, KPU Kabupaten/kota dan sudah berjalan sesuai mekanisme yang kita atur.

“Kita memberikan kesempatan KPU Kabupaten/kota membaca penetapan DPS di masing-masing daerah kemudian kita beri kesempatan parpol untuk menanggapi kemudian kita berikan kesempatan ke Bawaslu untuk menanggapi. Jika tidak ada persoalan kita sahkan. Jadi mekanisme ini ditempu dengan ketentuan yang ada,” ujar dia, kepada wartawan.

Menurut dia, syukur teman-teman Bawaslu kami memberi apresiasi tetap mengikuti walau sebelumnya ada saran penundaan tapi setelah kita jelaskan kepada Bawaslu dan bisa diterima. Kami beri apresiasi Bawaslu sudah hadir langsung termasuk juga stakeholder yang lain. Ada beberapa di kabupaten/kota ditemukan Bawaslu masih ada catatan saran perbaikan. Kita sepakat dari dalam plebo bahwa data-data yang disampaikan dari Bawaslu akan kita cermati setelah ditetapkan DPS.

“Setelah penetapan DPS masih ada tanggapan masyarakat menuju pada perubahan DPSHP Perbaikan, nah catatan-catatan Bawaslu itu kita akan tindak lanjuti sama-sama dengan Bawaslu kita memastikan kebenarannya karena itu butuh faktual di lapangan. Jadi kita menerima catatan itu, kita masukan dalam berita acara supaya nanti menjadi dasar untuk kita tindaklanjuti, DPS 15 kabupaten/kota sudah disahkan,” terang dia.

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan, pertama Bawaslu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi seluruh tahapan dalam konteka pemuktahiran data pemilih memastikan apakah semua proses itu sudah secara prosedural sesuai perundang-undangan.

“Secara substansi Bawaslu memastikan KPU menyelenggarakan pemuktahiran data pemilih Bawaslu mengoreksi apabila ada prosedur dan data yang memang tidak sesuai dan itu sebenarnya membantu proses ini,” terang dia.

Lanjut Malonda, kita mendapatkan hasil walaupun ada catatan karena waktu yang membatasi, mudah-mudahan hasil ini akan ditindaklanjuti kedepan. Termasuk juga problematika dan dinamika terjadi akan menjadi bahan evaluasi KPU terutama Bawaslu untuk bagaimana kita bersama-sama sebagai penyelenggara pemilu KPU melakukan tugas teknis penyelenggaraan pemilihan dan bagi Bawaslu melakukan pengawasan memastikan apa yang sudah dilakukan KPU sesuai perundang-undangan.

“DPS 15 Kabupaten/kota fix hari ini dengan ada catatan untuk Minahasa dan Kotamobagu akan ditindaklanjuti, pertama akan dilakukan validasi data lagi kemudian melakukan verifikasi faktual termasuk mengecek kedinas karena masih ada data-data belum terkonfirmasi elemen datanya terkait dengan NIK itu yang di Minahasa,” jelas dia.

“KPU dan Bawaslu disemua tingkatan lakukan koordinasi, jangan data temuan Bawaslu ini dan jajaran dikesampingkan. Karena tadi sudah terbukti data Bawaslu Minahasa ketika dilakukan kroscek ada beberapa yang tidak memenuhi syarat, yang paling penting koordinasi dan konunikasi,” pungkas Malonda.

Turut hadir, Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan, Lanny Ointu, Salman Saelangi, Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan, Erwin Umbola, Mustarim Humagi, perwakilan parpol, stakeholder. Rapat pleno di siarkan langsung melalui media sosial facebook dan youtube KPU Sulut. (valentino warouw)