Protes Kenaikan Tarif Masuk Pelabuhan Manado, Warga Nusa Utara Sebut Kebijakan yang Tidak Adil

oleh -
Tampak aktivitas di Pelabuhan Manado sebelum pandemi covid-19.

TAHUNA — Pemberlakuan tarif baru masuk pelabuhan Manado per 1 November 2020 menuai protes dari warga Nusa Utara.

Kebijakan itu dianggap mencekik dan sangat mahal di situasi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi covid-19. Bahkan, kebijakan tersebut dinilai sepihak dan sangat merugikan warga di tiga kabupaten yakni Sitaro, Sangihe dan Talaud.

Wasty Kamurahan mengatakan, seharusnya dalam pemberlakuan kebijakan di Pelabuhan Manado harus melibatkan daerah yang menggunakan akses tersebut “Kami menganggap keputusan tersebut sangat merugikan. Seharusnya ada keterwakilan masyarakat kemudian di uji publik dahulu agar keputusan yang dikeluarkan benar-benar adil,” kata Kamurahan.

Ia bahkan meminta peninjauan kembali peraturan Direksi PD nomor 5 tahun 2020, didalamnya tercantum tarif masuk bagi penumpang sekali berangkat Rp 10.000, pengantar/penjemput Rp5000 dan lain-lain. “Kami minta keputusan ini ditinjau lagi dan dibahas bersama masyarakat” ujar pimpinan LSM Kelomasperak itu.

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Winsulangi Salindeho berjanji, pihaknya akan mengkomunikasikan persoalan tersebut dengan pihak otoritas pelabuhan. “Saya sudah mendengar persoalan ini tentu menjadi kewajiban kami memperjuangkan aspirasi masyarakat. Amat terlebih, saya ini dipilih warga Nusa Utara jadi saya berhak mengkomunikasikan hal ini,” janji Salindeho.

Julian Papona, masyarakat Sitaro juga meminta agar kenaikan tarif pelabuhan Manado dapat ditinjau kembali. “Kami menganggap keputusan menaikan tarif masuk Pelabuhan Manado tidak melihat aspek ekonomi masyarakat kecil sehingga perlu ditinjau kembali,” kata Papona.

Senada disampaikan Wakil bupati Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong. “Kami juga sudah menerima aspirasi soal kenaikan tarif masuk Pelabuhan Manado tentu hal ini sangat membebani masyarakat. Termasuk bagi mahasiwa atau pelajar yang menuntut ilmu di Manado, jadi kami akan berupaya mencarikan solusi guna menjembatani kepentingan masyarakat maupun otoritas Pelabuhan Manado,” ungkap Hontong. (andy gansalangi/get)