MANADO – Wakil Gubernur Steven Kandouw memberikan masukan langsung kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait perbaikan infrastruktur untuk mencegah banjir akibat kondisi pasang air laut.

Mensos Risma mengakui, usulan dari pemerintah daerah (pemda) di Sulut akan disampaikannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya sudah terima laporan dan masukan dari Wakil Gubernur Sulut dan Wali Kota Manado untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur. Mungkin ke depannya akan ada pintu air dan pompa untuk mengurangi air yang dari atas dengan pompa air, kemudian dengan air yang dari Iaut bisa dengan pintu air,” ujarnya, saat meninjau dan memberikan bantuan bagi korban bencana banjir di Kelurahan Ternate Tanjung dan Malalayang I Barat, Manado, Rabu (20/1/2020).

Mensos juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin seluruh wilayah terdampak bencana di Indonesia harus dikunjungi pemerintah pusat.

“Saya ditugaskan presiden mengunjungi langsung lokasi-lokasi bencana yang tidak dikunjungi oleh pak Presiden. Hal ini agar bisa lebih cepat penanganan banjir di semua daerah,“ tandasnya.

Risma mengusulkan agar rumah yang berada di lokasi rawan longsor dapat dipindahkan ke lokasi aman dengan membangun rumah susun. Ia berjanji akan menyampaikannya ke Presiden Joko Widodo.

“Saya akan buat laporan ke presiden, untuk penanganan pintu air, pompa air dan yang rawan longsor dipindahkan ke rumah susun,” terangnya.

Mensos juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin seluruh wilayah terdampak bencana di Indonesia harus dikunjungi pemerintah pusat.

“Saya ditugaskan presiden mengunjungi langsung lokasi-lokasi bencana yang tidak dikunjungi oleh pak Presiden. Hal ini agar bisa lebih cepat penanganan banjir di semua daerah,“ tandasnya.

Usai mengunjungi lokasi bencana, Mensos Risma bersama rombongan menghadiri penutupan kegiatan Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Manado.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menjelaskan kepada peserta yang datang dari kabupaten/kota se-Sulut bahwa Kementerian Sosial sedang membuat parameter terkait pengumpulan data dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia.

“Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan perguruan tinggi untuk membuat parameter yang berbeda-beda di tiap daerah. Sehingga pada bulan januari kita bisa melakukan updateing sesuai dengan parameter baru,” jelasnya.

Pengumpulan data tersebut menurut Risma tidak dilakukan secara statistik tetapi dilakukan lewat daerah-daerah, jadi daerah mengirimkan data ke Dinsos kemudian digodok oleh provinsi setelahnya dikirim ke Kemensos untuk dilakukan quality assurance oleh perguruan tinggi.

Sementara itu terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Risma mengatakan bahwa DTKS dapat diubah apabila itu tidak sesuai.

“Jadi DTKS dapat bapak ibu bisa perbaiki kalau memang tidak sesuai, itu yang kita lakukan tiap minggu ini,” bebernya.

Lebih jauh lagi, Mensos mengingatkan kepada semua peserta rakor bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran.

“Sekali lagi ini diberikan untuk benar-benar orang yang membutuhkan, saya berharap itu tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang harus kemudian kita harus mempertanggungjawabkan,” kuncinya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen, Kadis Sosial Sulut Rinny Tamuntuan dan dari PT Pos Indonesia dan jajaran perbankan yang ada di Sulut. (rivco tololiu)