Harga Mobil Turun hingga Rp20 Juta, Dorong Pemulihan Ekonomi

oleh -
Diskon Pajak Mobil Baru berlaku mulai Maret. (istimewa)

 

MANADO – Mulai 1 Maret, masyarakat sudah bisa menikmati relaksasi pajak dari 21 jenis tipe mobil. Melalui insentif tersebut, diperkirakan harga mobil bisa turun sekitar Rp13 juta hingga Rp20 juta.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merilis daftar mobil yang memperoleh insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM). Total ada 21 mobil dari berbagai merek yang masuk dalam daftar insentif pajak.

Dari deretan mobil tersebut, tujuh di antaranya merupakan low Multi Purpose Vehicle (MPV) yakni, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Mobilio, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Nissan Livina dan Wuling Confero.

Adapun, tarif PPn BM mobil low MPV sebesar 10%. Penghitungan tarif bukan berdasarkan harga on the road (OTR). Jika insentif PPn BM 0% berlaku, dengan rata-rata harga Rp180 juta sampai Rp270 juta diperkirakan harga mobil turun Rp13 juta sampai Rp20 juta.

Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPn BM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021. Dalam aturan itu, kendaraan yang bisa menikmati insentif tersebut harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal.

“Harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70%,” tulis Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021.

Pemberian insentif diketahui berlangsung selama sembilan bulan yang akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Dalam tiga bulan pertama (Maret-Mei), insentif PPnBM mencapai 100%, kemudian tahap kedua (Juni-Agustus) pengurangan 50% dan ketiga (September-November) pengurangan 25%.

Segmen kendaraan bermotor yang mendapatkan insentif yaitu mobil berkapasitas mesin kurang dari 1.500 cc berpenggerak dua roda atau 4×2 dan sedan dengan kubikasi mesin di bawah 1.500 cc.

Pengamat Ekonomi Sulut, Robert Winerungan menilai bahwa langkah pemerintah ini untuk meningkatkan permintaan terhadap mobil-mobil yang dapat relaksasi PPnBM ini. “Walaupun pemerintah tidak mendapatkan pendapatan pajak dari situ. Tetapi paling jangan sampai industri otomotif kolaps,” ujarnya, Senin (1/3/2021).

“Lebih baik pemerintah tingkatkan permintaan tipe-tipe mobil itu, sekalipun tidak mendapatkan penerimaan negara disitu, tapi ekonomi jadi bagus dan industri-industri ini tidak terlalu jatuh. Tujuannya jelas untuk menggairahkan juga industri otomotif yang terkena dampak Covid-19,” kata Winerungan.

Apabila permintaan naik, maka akan berdampak juga pada produksi kendaraan yang bertambah. “Sekalipun masyarakat sekarang juga masih dalam kondisi yang agak sulit, tetapi dengan adanya harga yang relatif lebih murah, maka permintaan masyarakat itu akan lebih banyak,” bebernya.

“Karena kan harga turun. Kalau secara ekonomi itu, harga turun akan berdampak pada permintaan yang bertambah. Dengan dibarengi peningkatan produksi, paling tidak industri-industri yang ada di otomotif ini paling tidak bisa bertahan. Daripada pemerintah bantu ketika sudah hancur,” pungkasnya.

Diskon ini, kata dia, sebagai salah satu cara pemerintah untuk menggairahkan lagi industri otomotif tanah air. “Kalau untuk meningkatkan pendapatan pemerintah ini, saya rasa tidak. Saya kira memang untuk menyelamatkan perekonomian saja,” kata Winerungan.

“Diskon PPnBM ini juga kan hanya sampai tahun ini, tidak lama. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, sudah bagus, pastinya pemerintah akan mengambil lagi pendapatan negara dari PPnBM itu. Ya lebih baik begini daripada pemerintah keluarkan uang untuk restrukturisasi,” ujarnya.

Payung hukum bebas pajak untuk mobil baru tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif potongan PPnBM untuk mobil. PMK ini merupakan aturan pelaksana dari kebijakan yang sudah diumumkan sebelumnya.

Aturan tertuang dalam PMK Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Barang Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

PMK ini ditetapkan pada 25 Februari 2021 oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kemudian diundangkan pada 26 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Diskon PPn BM mobil baru ini untuk jenis sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai 1.500 cc,” tulis aturan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan alasan pemerintah memberikan relaksasi pajak PPn BM pada industri automotif. Ia mengatakan jika tidak diberikan insentif maka pabrik industri automotif akan ditutup.

Lutfi menjelaskan bahwa pada 2020 industri ini hanya menjual 550.000 unit mobil saja. Penjualan tersebut membuat stok mobil di pabrikan menjadi banyak.

“Biasanya industri automotif menjual dari 1 juta sampai 1,1 juta unit mobil baru tiap tahunnya, tapi di tahun 2020 hanya menjual 550.000 unit mobil. Karena hanya menjual setengahnya saja stok mobil yang ada di Tanah Air itu tinggi sekali,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/2).

Untuk itu, lanjut Lutfi, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi PPn BM agar masyarakat dapat berbelanja mobil sehingga stok yang ada habis. Dengan begitu pabrik pembuatan mobil dapat bergeliat kembali.

“Seumpama kita tidak memberikan insentif dan membiarkan stok lama menumpuk, mereka (Agen Pemegang Merek/APM) akan menutup pabriknya,” jelasnya. Jika pemerintah membiarkan pabrik industri automotif ditutup, lanjut dia, maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Industri automotif terbilang mempekerjakan banyak pekerja atau padat karya.

“Kenapa kita memilih insentif diberikan ke industri automotif, karena banyak mempekerjakan orang. ada sebesar 1,5 juta pekerja, bahkan lebih,” tegassnya.

Dihubungi terpisah, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto berharap relaksasi pajak untuk mobil baru ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, pihaknya yakin bahwa relaksasi pajak ini dapat mendongkrak penjualan mobil.

“Harapannya dengan tumbuhnya penjualan automotif, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa terbantu,” katanya dalam Market Review IDX Channel, belum lama ini.

Ia menjelaskan, relaksasi ini bukan sekedar menjual mobil saja. Namun, pabrik mobil dan industri komponen bisa menggeliat lagi untuk memproduksi barang sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Untuk itu kebijakan ini khususkan untuk mobil tertentu yang diproduksi dalam negeri dan kandungan TKDN 70%. karena ini sangat penting bagi keberlanjutan industri automotif di Indonesia dan pabrik komponen,” ujarnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, kebijakan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah kendaraan bermotor bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2021.

“Kita menargetkan kebijakan ini berlaku per 1 Maret 2021, karena mengejar pertumbuhan di kuartal I/2021. Serta, mengejar momentum Ramadan dan Lebaran,” ujarnya. (Fernando Rumetor/koran sindo)