MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus menggenjot investasi di masa pandemi Covid-19.

Berbagai strategi termasuk pengembangan sarana dan prasarana terus dikebut pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK).

Salah satu yang diperhatikan yakni kemudahan perizinan dan strategi jemput bola. Itu sudah diterapkan maksimal sejak awal pemerintahan OD-SK.

“Tujuannya, supaya investor yang akan berinvestasi di Bumi Nyiur Melambai tidak mengalami kesulitan dengan perizinan yang berbelit-belit,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulut, Frangky Manumpil di Manado, Kamis (18/3/2021).

Terbukti, sejak pemerintahan OD-SK capaian realisasi investasi dari tahun 2016 sampai 2020 selalu melampaui target. Baik itu target RPJMD Sulut dan target pemerintah pusat (BKPM RI).

Sesuai data, capaian realisasi investasi tahun 2020 (Januari-Desember) sebesar Rp5.247.569.053.000.

Angka tersebut melewati target RPJMD Sulut sebesar Rp3.750.000.000.000, dan target BKPM RI dengan nilai Rp5.000.000.000.000.

“Meski tahun 2020 sudah masuk masa pandemi, tetapi capaian realiasi investasi Sulut tetap bisa melebihi target yang ditetapkan baik dari RPJMD dan BKPM RI,” ungkap Frangky.

Ia mengakui, faktor pelayanan perizinan menjadi hal terpenting dalam menarik investor agar lebih banyak berinvestasi di Sulut.

“Ini yang terus diingatkan pimpinan, agar pelayanan perizinan kita tidak lambat. Melainkan harus cepat dan  sesuai aturan,” tuturnya.

Frangky mengatakan, pelayanan perizinan terus dimaksimalkan DPM-PTSP Sulut selama masa pandemi.

Seperti penerapan sistem pelayanan online yang memberi kemudahan bagi investor atau pengusaha yang akan mengurus perizinan.

“Yang datang mengurus perizinan di kantor kita layani dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Pun untuk konsultasi kelengkapan berkasnya bisa secara online,” jelasnya.

Lanjut dia, pelayanan perizinan di DPM-PTSP selalu dipantaunya. Itu untuk memastikan supaya berkas yang masuk cepat dikerjakan agar cepat selesai.

“Saya setiap kali di kantor selalu cek di bagian penerimaan berkas. Kita tidak berbelit-belit. Kita sudah ada SOP. Kalau pengurusannya agak lama, mungkin karena berkasnya belum lengkap. Dan itu kita langsung sampaikan ke pihak yang mengurus berkasnya,” tukasnya.

Ia menjelaskan, sedikitnya ada delapan objek yang masuk dalam rencana dan pengembangan investasi jangka menengah di Provinsi Sulut.

Kedelapan objek investasi tersebut yakni KEK Bitung dengan nilai investasi Rp13 triliun, KEK Pariwisata Likupang nilai investasi Rp2,1 triliun dan Jalur Kereta Api Manado-Bitung nilai investasi Rp11 triliun.

Kemudian, Kawasan Industri Bolmong dengan nilai investasi Rp30 triliun, Jalan Tol Bitung-Airmadidi-Tondano-Tomohon-Kawangkoan-Amurang nilai investasi Rp11 triliun, PT PLN (Persero) UPDK Minahasa PLTU 2 Amurang nilai investasi Rp2,2 triliun, Jasa Tirta Energi nilai investasi Rp1 triliun dan Jembatan Lembeh nilai investasi Rp1 triliun.

“Status proyek tersebut ada yang on process, usulan masuk dan persiapan studi. Jika proyek-proyek tersebut mulai beroperasi, pastinya akan sangat berpengaruh pada perekonomian daerah. Selain itu, banyak tenaga kerja akan terserap,” ungkapnya.

Ia mengakui, upaya Gubernur Olly Dondokambey dalam mengembangkan pariwisata Sulut sangat berpengaruh dalam peningkatan investasi daerah.

“Pariwisata seperti jaring laba-laba yang dapat menarik atau berdampak positif untuk menggerakan sektor-sektor lainnya. Ini tentunya untuk menggairahkan perekonomian daerah,” ujarnya.

Frangky menambahkan, Provinsi Sulut mempunyai banyak potensi yang dilirik investor. Selain pariwisata, katanya, sektor perikanan dan energi menjadi daya tarik masuknya investasi.

“Kita terus melancarkan inovasi dan strategi dalam menggenjot investasi. Tentunya ini juga harus ada dukungan dari pemerintah di kabupaten/kota,” tandasnya.

Pemerintah pusat melalui BKPM RI juga mempersiapkan strategi dalam pemulihan investasi di masa pandemi.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengusulkan enam strategi pemulihan investasi pada 2021 guna mengejar target realisasi investasi tahun depan yang dipatok Rp858,5 triliun.

“Kami mengusulkan ada enam program utama sebagai instrumen untuk pencapaian tujuan agar investasi tercapai Rp858 triliun dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi (2020-2021),” kata Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6) lalu.

Strategi pertama yakni mengeksekusi investasi mangkrak dan investasi berskala besar di industri. Menurut Bahlil, hal itu perlu dilakukan dengan mendatangi para investor dan memastikan mereka dibantu hingga merealisasikan modalnya.

“Kita harus datang, tanya apa masalah mereka. Jangan menunggu mereka yang datang ke kita. Negara butuh lapangan pekerjaan, maka kita siapkan. Dan untuk menciptakan lapangan kerja, cuma satu caranya, yaitu investasi,” jelas Bahlil Lahadalia.

Ia menuturkan strategi kedua yakni segera menyusun peta potensi investasi daerah. BKPM sendiri telah melayangkan surat kepada Kementerian PPN/BAPPENAS mengenai usulan tersebut.

“BAPPENAS setuju kita buat peta potensi investasi daerah yang kita sinergikan dengan kementerian/lembaga yang ada sehingga jadi satu data. Itulah yang jadi senjata bagi dubes dan perwakilan BKPM untuk menarik investor, untuk kita promosi,” katanya.

Strategi ketiga, lanjut Bahlil, yakni memfasilitasi investasi relokasi asing. Ia berharap kejadian pada 2017-2018 lalu di mana investasi dari China lebih memilih merelokasi industrinya ke Vietnam tidak akan terjadi lagi.

“BKPM sudah melakukan (upaya). Insya Allah kejadian 2017-2018 tidak akan terjadi sekarang ini. Biar datanya disampaikan Pak Presiden. Insya Allah ada kabar gembira,” imbuhnya.

Strategi keempat, lanjut mantan Ketua Umum HIPMI itu, adalah melakukan debottlenecking dan aftercare investasi melalui pendampingan investor. Bahlil mengungkapkan dirinya telah membentuk satgas yang melakukan marketing intelligent terhadap industri yang akan hengkang dari China serta meriset fasilitas yang diberikan negara pesaing investasi.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan guna menarik investor masuk ke Tanah Air. Strategi kelima, yakni melakukan perluasan daftar positif investasi.

Namun, ia menekankan perluasan daftar positif investasi ini dikecualikan untuk sektor UMKM yang harus punya tempat khusus di dalam negeri.

Sedangkan strategi terakhir yakni melakukan deregulasi dan integrasi perizinan. Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini perlu dilakukan dengan menyeragamkan semua aplikasi perizinan dan mengintegrasikannya dengan yang ada di pusat dan di daerah.

“Dulu kita cuma perintahkan saja ke daerah untuk membuat tapi aplikasinya tidak kita siapkan. Ada aplikasi Si Cantik, Si Jelek, Si Norak, banyak sekali. Tapi tidak seragam. Kita ingin ke depan pemerintah pusat menyeragamkan semua. Dikasih hardware dan software-nya. Dilatih,” tandasnya. (rivco tololiu)