MANADO – Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (Dandes) di Sulawesi Utara (Sulut) harus betul-betul digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, penggunaan Dandes juga harus betul-betul meningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sebab di Sulut sendiri, Dandes yang digelontorkan tak main-main. Jumlahnya mencapai Rp1.2 triliun.

“Aparat desa harus lebih proaktif dalam membuat inventarisasi atas usaha-usaha apa yang ada di desa masing-masing. Usaha-usaha yang menyentuh atau mengenai banyak orang,” ujar Pengamat Ekonomi Sulut, Linda Lambey kepada SINDOMANADO.COM, Selasa (30/3/2021).

Dikatakannya, inventarisasi usaha-usaha ini penting untuk merumuskan pola terbaik dalam mengambil kebijakan penggunaan Dandes ini. “Misalnya di desa yang banyak petani-nya. Para Petani ini kan bisa mempekerjakan banyak warga Desa lainnya saat mau menanam atau panen,” kata dia.

“Kalau ladangnya besar bisa menyewa orang, jadi saling membantu. Nah harus dilihat dengan baik jenis usaha-usaha apa yang kebanyakan warga Desa menggantungkan hidupnya. Maka Dandes ini bisa diarahkan untuk segala kegiatan terkait Pertanian,” paparnya.

Lambey pun memberi contoh agar Dandes bisa digunakan untuk membantu petani membeli pupuk, lalu bantuan peralatan, hingga penyuluhan dan pelatihan kepada Petani. “Agar para Petani ini mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Ujung-ujungnya keterampilan mereka akan semakin baik dan mereka semakin produktif. Ini kan yang diharapkan dari Dandes,” jelasnya.

Lambey memberi contoh di Australia ada Petani yang ladangnya tidak besar tetapi bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. “Itu semua karena apa? karena cocok tanamnya efektif. Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki, mereka bisa menggunakan alat-alat pertanian yang lebih canggih sehingga hasilnya lebih baik,” papar dia.

Untuk penyuluhan sendiri, tak hanya dari cara menanam saja, tetapi juga Dandes bisa diarahkan untuk penyuluhan terkait cara penjualan dan pemasaran produk dari para Petani. “Kalau Petani bisa lebih cepat menjangkau pembeli tanpa harus lewat makelar, kenapa tidak?” tukas Lambey.

Selain itu, Project Researcher di RMIT University Melbourne Australia ini menyebutkan bahwa Dandes bisa juga diarahkan untuk memperbaiki maupun membuat berbagai infrastruktur yang ada di desa untuk bisa menggenjot produktivitas para Petani.

“Misalkan kalau jalan Desa itu jelek, ya pemerintah desa yang harus memperbaiki. Kalau transportasi lancar, otomatis bisa membantu perekonomian. Jadi barang bisa masuk ke supplier dengan cepat dan mudah, sehingga barang dari Petani bisa cepat laku terjual dan Petani bisa mendapatkan uang,” tandasnya.

Untuk itu, kata dia, penyerapan Dandes pun harus terus digenjot seraya memperhatikan penyalurannya agar tepat sasaran. “Memang banyak sekali yang masih harus dibenahi lagi kedepannya, beber Lambey.

Sekadar diketahui, penyerapan Dandes di Sulut untuk tahap satu sendiri masih belum maksimal. Dari 1.507 desa, baru sekira 220 desa yang menyalurkan Dandes disebabkan belum maksimalnya koordinasi perangkat desa dengan pemerintah daerah serta masalah validasi data penerima Dandes. Hal itu disampaikan oleh Sekdaprov Sulut Edwin Silangen.

“Untuk itu sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sulut dengan KPPN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk bersama-sama mendorong percepatan penyaluran dana desa ini, sehingga dapat tersalurkan,” kata Silangen dalam pertemuan dengan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani di ruang kerjanya, awal pekan ini. (Fernando Rumetor)