Tolak Tambang Mas Sangihe, Aliansi BEM Nusantara Sampaikan Aspirasi di Kantor Gubernur Sulut

oleh -
Asisten I Setdaprov Sulut menerima aspirasi dari Aliansi BEM Nusantara yang menolak Tambang Mas Sangihe. (istimewa)

MANADO – Aliansi BEM Nusantara dan Komunitas Pencinta Alam Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan aspirasi menolak Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kantor Gubernur Sulut, Senin (21/6/2021).

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan dengan inti meminta Pemprov Sulut meneruskan aspirasi ke Pemerintah Pusat untuk mencabut izin operasi PT TMS.

“Jelas ini sangat merusak alam dan lingkungan, serta merugikan masyarakat Sangihe. Kami meminta pak gubernur untuk menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat agar izin PT Tambang Mas Sangihe dicabut secepatnya,” ungkap Kurnia Surentu, salah satu koordinator lapangan.

Ia mengaku aspirasi yang disampaikan mereka akan ikut dikawal semua Aliansi BEM Nusantara di seluruh provinsi di Indonesia.

“Aspirasi yang kami sampaikan di sini akan dikawal bersama teman-teman Aliansi BEM Nusantara di seluruh Indonesia,” tukasnya.

Aksi demo damai tersebut diterima langsung Asisten I Setdaprov Sulut Edison Humiang yang turut didampingi Kepala ESDM Fransiskus Maindoka dan Kepala DLH Marly Gumalag.

Humiang sendiri mengaku akan menyampaikan aspirasi para mahasiawa tersebut ke Gubernur Sulut.

“Kami minta tuntutannya dibuat secara tertulis. Nanti secepatnya dikirim, sebelumnya dibuatkan resume,” sambungnya.

Usai unjuk rasa, Humiang kepada wartawan mengatakan tuntutan para pendemo telah diterima dan dicatat, selanjutnya disampaikan ke pimpinan dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey.

Diketahui, PT TMS merupakan pemegang Kontrak Karya generasi ke-7 dengan pemerintah Indonesia. Kedua pihak menandatangani Kontrak Karya pada 27 April 1997 dan berlaku hingga 2027, kesepakatan itu dapat dua kali diperpanjang selama 10 tahun. KK dalam UU Minerba terbaru diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (rivco tololiu)