Polda Sulut Seriusi Kasus Tanah di Gogagoman Kotamobagu, Akan Ditelusuri Munculnya Sertifikat Baru

oleh -
Direktur Ditreskrimum Polda Sulut, AKBP Gani Siahaan. (Ist)

MANADO- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulut seriusi kasus tanah di Gogagoman Kotamobagu. Pun, munculnya sertifikat tanah baru akan ditelusuri.

“Kasus tersebut saat ini masuk tahap penyidikan, akan mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi berkasnya,” ujar Direktur Ditreskrimum Polda Sulut, AKBP Gani Siahaan, kepada sindomanado.com, di ruang kerjanya, Selasa (13/7/2021).

Menurut dia, kalau secara putusan PTUN yang berhak adalah Sintje Mokoginta dan Prof Ing, karena memang sertifikat mereka ada muncul sertifikat baru ini yang menimbulkan masalah.

“Muncul pertanyaan, kenapa muncul sertifikat baru, kita akan telusuri sampai disana,” tegas dia.

Diketahui, dugaan praktik mafia tanah dengan modus memalsukan dokumen dan penggelapan hak atas tanah di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, RT 25, RW 7, Lingkungan IV, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara (Sulut). Pun, untuk laporan ketiga sudah keluar Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sejak 28 April 2021.

Sementara itu, menurut pemilik tanah Sientje Mokoginta, sudah 4 Kapolda berlalu dan sekarang adalah Kapolda yang ke-5 dan sudah tiga kali kami buat laporan dengan perkara yang sama. Namun sampai saat ini belum juga tuntas. Tanah kami dengan sertifikat no 98/ thn 1978, asal tanah adalah tanah adat, dirampas oleh sekelompok orang ( Stella cs), dan untuk melegalisir tindakan mereka maka diterbitkanlah sertifikat baru diatas tanah tersebut pada tahun 2009. Asal tanah mereka adalah tanah negara, padahal di Kotamobagu tidak ada tanah negara. Kemudian tanah tersebut dikavling-kavling dan dijual.

“Sejak awal penanganan perkara ini, kami menduga ada permainan oleh oknum. Sebagai contoh, laporan kami yang pertama (Lp 1) berakhir dengan SP3. Padahal Propam Polda Sulut sudah menemukan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara, dan dua Wakapolda, Brigjen Jhony Asadoma serta Brigjen Karyoto sudah perintahkan agar perkara kami dilanjutkan, karena ini kasus pidana. Namun tetap diabaikan penyidik,” jelas dia.

Lanjut dia, setelah kami peroleh Surat Pembatalan semua sertifikat lawan yang palsu atas keputusan PTUN dan Keputusan PK dari MA, maka kami buat laporan kedua (LP 2). Kami dipaksa untuk menerima pasal 167 KUHP dan harus somasi sampai dua kali dalam SP2HP penyidik tetapi kami tolak.

“Kami berharap dengan adanya pak Direktur Ditreskrimum Polda Sulut, AKBP Gani Siahaan yang baru menjabat kiranya bisa menuntaskan persoalan ini dengan seadil-adilnya, ini adalah laporan ketiga kami di Polda Sulut,” pungkas dia. (valentino warouw)