MANADO – Gereja dilarang mendukung kekuatan politik apa pun. Namun demikian, bukan berarti perjuangan gereja harus terpisah secara langsung dengan perjuangan politik. Tujuan politik adalah untuk kebaikan bersama. Tujuan itu sama persis dengan tujuan bergereja. Hal itu dikatakan Dosen Ilmu Politik FISIP Unsrat Ferry Daud Liando ketika membawakan materi Gereja dan Politik di GMIM Sion Teling, Selasa (17/5/2022).

Menurut Ketua Bidang Politik, Pemilu dan Demokrasi Pengurus Pusat Persekutuan Intelektual Kristen Indonesia (PIKI) RI itu, bahwa Jika fenomena politik makin buruk di pandangan masyarakat, hal itu disebabkan oleh motivasi keliru sebagian aktor-aktor politik ketika berkuasa.

“Banyak orang bermotivasi menduduki jabatan dalam institusi publik hanya sekadar untuk ingin kaya dan memperbaiki status sosial. Padahal tujuan berpolitik adalah mempergunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk membuat kebijakan publik guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Karena, motivasi mendapatkan jabatan keliru, maka cara untuk mendapatkan jabatan juga keliru. Seperti membayar parpol untuk mahar, menyogok pemilih, mengadu domba, menyebar kebencian dan lain-lain.

Kata Liando, gereja memiliki peran penting memperbaiki praktik-praktik politik yang makin menyimpang ini. Dalam hal politik, gereja memiliki 3 peran.

Pertama, untuk memengaruhi kebijakan politik. “Baik UU 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional dan UU 12 Tahun 2011 tentang penyusunan perundang-undangan ada ruang bagi masyarakat termasuk warga gereja baik secara institusi maupun jemaat untuk merumuskan kebijakan yang dibutuhkan,” ujar Akademisi Unsrat tersebut.

Kedua, peran politik penggembalaan. Selama ini banyak kader-kader GMIM yang dipercaya pada lembaga-lembaga politik belum memiliki kinerja yang baik. Fungsi gereja adalah wajib untuk mempersiapkan warga jemaat untuk peggembalaan sekaligus memeprisapkan warga jemaat untuk menjadi pemilih yang baik. Harusnya tugas kaderisasi dan kepemimpinan politik menjadi fungsi parpol. Namun sebagian parpol tidak sanggup melakukan tugas ini dengan baik. Akibatnya banyak politisi yang terpilih karena warga jemaat terbuai dengan sogokan (money politic) tanpa memperhatikan kualitas calon.

Ketiga, peran politik partisipatif. Ada sebagian kebijakan pemerintah yang gagal diimplementasikan di masyarakat. Hal itu terjadi karena lemahnya dukungan partisipasi masyarakat. Misalnya ada kebijakan larangan membuang sampah, tapi warga bebas membuang sampah. Ada larangan membuat keonaran tapi tidak banyak yang patuh. Salah satu tugas gereja adalah menyadarkan masyarakat soal ketaatan.

Selain Liando, pembicara lainnya adalah Billy Lombok Wakil Ketua DPRD Sulut dan seminar dipandu langsung oleg Wakil Ketua BPMJ Jemmy Saroinsong. Peserta adalah seluruh majelis jemaat setempat dan ketua BPMJ Pdt James Adrian M.Th. (Redaksi)