JEJU – Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Jeju National University (JNU) dengan BRIN serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jeju, Korea Selatan, Rabu (14/9/2022).

Menurut Presiden kelima RI itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun banyak melihat kemungkinan negara yang gagal, termasuk dalam hal pangan. Oleh karenanya, sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati ditugasi oleh Jokowi salah satunya mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bagian dari visi BRIN.

“Salah satu misinya kalau kita berhasil kedaulatan pangan, maka kita bisa ikut bantu negara yang membutuhkan. Dan hari ini, dalam membangun BRIN, antara lain kami membuka diri untuk kerjasama dengan banyak perguruan tinggi, swasta dan lain-lain,” ujar Megawati sebelum penandatangan MoU.

Nota kesepakatan itu sendiri ditandatangani Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian BRIN, Ocky Karna Radjasa, dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP), I Nyoman Radiarta, yang dalam kesempatan ini diwakili, Sekretaris BRSDM KKP, Kusdiantoro dengan Pesiden JNU Kim Eel Hwan.

MoU ini mengikat kerja sama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) dengan Jeju National University dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan aplikasi hasil riset kelautan dan perikanan untuk masyarakat.

Turut menyaksikan acara MoU tersebut, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey dan Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri.

Megawati mengatakan dirinya ikut membawa Olly Dondokambey yang juga menjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Sebab Sulut, katanya, secara geografis dan potensi perikanan, sangat mungkin mengembangkan diri di sektor pangan dimaksud.

“Saya berharap kerja sama sekarang ini bisa dilakukan lebih aktif,” imbuh Megawati.

Dubes RI untuk Korsel, Gandi menjelaskan bahwa peranan riset memang sangat dibutuhkan untuk mempercepat kerja sama antara Negara, khususnya antara Indonesia dan Korsel.

Menurut dia, dalam waktu dekat akan ada penerbangan Jeju-Manado, Jeju-Bali, Jeju-Batam. Untuk Batam, airportnya dikelola Incheon Airport. Kemudian saat ini perdagangan Indonesia dan Korea telah diteken dan disetujui DPR Indonesia, yakni Indonesia-Korea Comprehensive Agreement. Juga kerjasama regional di negara-negara Asia Timur, China, Japan, dan Korea.

“Dengan semua infrastruktur tadi, sangat dibutuhkan peranan riset untuk mempecepat hubungan kedua negara khususnya dalam hal perdagangan dan juga pariwisata,” kata Gandi Sulistyanto.

Sementara itu, Sekretaris BRSDM KKP, Kusdiantoro, menjelaskan kerja sama ini merupakan payung pelaksanaan kerja sama ke depan dengan dua ruang lingkup.

“Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui peluang beasiswa pendidikan di Jeju National University, pertukaran tenaga ahli/peserta didik, dan pelatihan kelautan dan perikanan. Kedua, pengembangan budidaya berbasis keterlibatan masyarakat untuk komoditas perikanan penting menggunakan teknologi budidaya inovatif,” jelas Kusdiantoro.

Ia menjelaskan, BRSDM KKP memiliki 20 politeknik/Akademi Komunitas/Sekolah Usaha perikanan tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia menerapkan pendidikan teaching factory, 70 persen praktek dan 30 persen teori dengan hampir 60 persen peserta didik adalah anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, penggaram dan pemasar hasil perikanan).

“Affirmatif kebijakan ini memberikan kesempatan besar pada anak pelaku utama mengenyam pendidikan secara gratis. Artinya negara hadir memberikan perlindungan dan kesempatan besar anak pelaku utama setelah lulus nanti dapat melakukan transformasi usahanya sehingga lebih berpendapatan dan semakin sejahtera. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang negara untuk kehidupan masyarakat lebih baik ke depannya,” ucap Kusdiantoro.

Lebih lanjut, Kusdiantoro menyebut bahwa kerjasama ini bagian dari upaya mendukung 5 (lima) program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam hal meningkatkan pengembangan budidaya laut, pesisir dan tawar. (rivco)