MANADO – Beberapa waktu terakhir, kejahatan-kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Manado mulai meresahkan masyarakat.

Hampir setiap harinya, warga Kota Tinutuan dikejutkan dengan kasus-kasus penikaman yang tak jarang berujung maut bagi korban.

Melihat fenomena ini, Pengamat Hukum Sulawesi Utara (Sulut), Stefan Obadja Voges menyebut bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena Kota Manado adalah sebuah Ibukota Provinsi yang setiap harinya jumlah penduduknya bertambah.

“Sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, masalah-masalah perkotaan yang dihadapi Kota Manado hingga saat ini masih sama dengan yang lalu-lalu. Kepadatan penduduk, pengangguran, kesenjangan sosial dan penegakan hukum masih merupakan indikator penyebab masalah,” ungkapnya kepada SINDOMANADO.COM, Rabu (21/9/2022).

Masalah-masalah klasik seperti pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya angka pengangguran akibat Pandemi dan lain-lain sebenarnya sudah kita ketahui bersama bagaimana menyikapi dan menanggulanginya.

“Namun yang menarik adalah faktor tingkat kebahagiaan masyarakat juga menjadi salah satu indikator naik turunnya angka kriminalitas,” beber Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu. 

Dalam sebuah studi terkini tentang perkotaan, kata Voges, faktor ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial kota ternyata bisa menjadi pemicu meningkatnya kriminalitas.

“Lingkungan yang kotor, kemacetan, sulitnya mencari pekerjaan, kurangnya fasilitas hiburan, tingginya biaya pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Semua ini bisa memicu stress dalam masyarakat, yang berujung pada meningkatnya kriminalitas,” ungkapnya.

Namun, dirinya menggaris bawahi bahwa selain karena masalah-masalah klasik perkotaan tersebut, kita juga baru saja dilanda Pandemi Covid-19. Pandemi telah menimbulkan kepanikan yang membekas dalam benak sebagian besar masyarakat. 

“Apalagi sendi-sendi ekonomi rakyat turut terpukul. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan belum mampu beralih ke bisnis online. Ada trauma dalam memori masyarakat dan tidak semua mampu menerima kenyataan untuk bangkit dari keterpurukan,” tutur Voges.

Pertumbuhan ekonomi kita bagus, tapi ternyata pengangguran juga masih banyak. Apalagi kita belum sempat benar-benar bangkit dari keterpurukan, sudah harus diperhadapkan dengan kenaikan harga bahan bakar.

“Untuk itu saya menghimbau agar semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan kolaborasi dalam membangun sistem keamanan kota yang efektif dan efisien,” harap Voges. 

Sekretaris Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Sulut itu pun meminta agar pemerintah dan masyarakat, perlu menggalakkan kembali program-program sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara terpadu. 

“Demikian juga aparat penegak hukum yang jumlahnya terbatas untuk mengcover wilayah yang begitu luas, perlu membangun komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat dalam reaksi cepat apabila ada hal-hal potensial kriminal yang terpantau di setiap sudut kota,” kuncinya. (Fernando Rumetor)