MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus berupaya untuk mendukung capaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang sering disebut Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Jenny Karouw mengatakan di dalam TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, yakni Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau.

Kemudian, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

Selanjutnya, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

“Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Karouw dalam pembahasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB Provinsi Sulut tahun 2022-2026 di Kantor Bappeda Provinsi Sulut, Manado, Senin (3/10/2022).

Ia menjelaskan, pada pembahasan ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan menunjang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Sekarang ini untuk penetapan program dan target indikator kinerja. Jadi, apa yang akan dilakukan untuk pencapaian TPB 1, TPB 2, TPB 3 dan TPB selanjutnya tersebut,” ungkapnya.

Lanjut Karouw, lewat penetapan program dan target indikator kinerja, akan dipastikan bahwa semuanya itu ada di masing-masing OPD.

“Jangan kita menetapkan, kemudian tidak diimplementasikan di dalam rencana kerja masing-masing,” sebutnya.

Ia berharap, terkait tujuan TPB/SDGs ini, mendapat dukungan dari semua perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut.

“Itu dapat dituangkan di R-APBD, R-APBN atau sumber pembiayaan lainnya. Makanya hari ini sampai besok, kita akan integrasikan supaya dapat mengetahui mana yang akan masukan dalam APBD atau APBN, atau juga semua akan dimasukan dalam setiap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah,” tandasnya. (rivco)