MANADO – Banyak pihak memprediksi tahun 2023 nanti merupakan tahun berat bagi Indonesia karena ancaman resesi global.

Kondisi ini akan berdampak hingga ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Ini berkaitan erat dengan perekonomian rakyat yang berpotensi terganggu.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) memastikan akan terus memacu kegiatan investasi di Bumi Nyiur Melambai.

Pasalnya, investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional dan daerah, termasuk menjawab tantangan resesi global.

Bahkan, Gubernur OD menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal kegiatan investasi.

“Semua OPD harus fasilitasi kegiatan investasi. Tanggal 15 atau 16 akan saya evaluasi kegiatan investasi. Ada yang persulit langsung kita copot. Investasi ini sangat penting, saya keluar masuk badan usaha hanya untuk melobi kegiatan investasi. Kalau OPD persulit, berarti mereka tidak mendukung saya,” tuturnya, baru-baru ini.

Gubernur OD juga memastikan bahwa akan mengecek kegiatan investasi di Provinsi Sulut.

“Kalau ada hambatan, langsung sampaikan ke saya. Nanti lihat OPD yang tidak proaktif. Atau ada yang menghambat, langsung kita ganti. Apalagi investasi swasta yang memang bernilai besar. Perekonomian kita membutuhkan dukungan dana dari kegiatan investasi. Agar perekonomian di Sulut bisa survive di tahun 2023, yang memang diproyeksikan banyak pihak akan mengalami resesi ekonomi yang parah. Jadi Kepala OPD di Pemprov Sulut harus melakukan pendampingan semaksimal mungkin,” tuturnya.

Bahkan pernyataan Gubernur OD tersebut, merupakan satu peringatan keras kepada semua Kepala OPD bukan hanya DPMPTSP untuk mengawal kegiatan investasi. Melainkan untuk semua OPD di Pemprov Sulut termasuk Satpol-PP yang merupakan penegakkan Perda.

Bahkan saat ini, Gubernur OD harus mengetahui bahwa salah satu megaproyek investasi di wilayah Pesisir Malalayang 1, dengan pengembang PT TJ Silfanus masih mengalami kendala dan membutuhkan dukungan OPD Pemprov Sulut agar kegiatan investasi tersebut kembali berjalan.

Pihak pengembang masih menemukan hambatan berat dalam kegiatan investasi tersebut. Kegiatan hingga saat ini belum bisa berjalan. Sehingga pemerintah diharapkan dapat segera menemukan solusi akan hambatan tersebut.

Meningkatkan kegiatan investasi PT TJ Silfanus akan sangat signifikan mendorong roda ekonomi di Bumi Nyiur Melambai.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw memastikan bahwa Pemprov Sulut akan menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Ia memastikan diri akan mengawal kegiatan investasi yang ada di Tanah Bumi Nyiur Melambai.

“Semua kegiatan investasi akan kita kawal. Itu komitmen yang memang Pak Gubernur Olly Dondokambey selalu sampaikan. Tentu ini sudah saya ulang-ulang, agar diperhatikan. Bukan hanya untuk OPD di Pemprov Sulut, tapi juga sampai ke 15 kabupaten/kota. Masing-masing Kepala daerah harus bertanggung jawab atas kegiatan investasi. Sama seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, jangan ada yang mempersulit. Itu juga selalu disampaikan Pak Gubernur Olly Dondokambey,” sebutnya.

OPD terkait, ditegaskan Wagub Kandouw, harus membantu investor jika mengalami kendala dalam kegiatan investasi di Tanah Bumi Nyiur Melambai.

“Kalau ada masalah langsung OPD turun untuk membantu mencari solusi. Jangan dipersulit atau diperhambat. Kalau saya temukan seperti itu, langsung kita evaluasi dan ganti kepala OPD yang bersangkutan. Saya akan cek apakah ada investasi yang terhambat. Saya tahu pasti ada yang mengalami hambatan, jadi sebelum saya dan pak gubernur turun tangan, lebih baik OPD yang bersangkutan langsung tuntaskan. Silahkan minggir jika tidak mampu bekerja,” tandasnya. (rivco)