Liando: Jika Parpol Rekrut Mantan Pejabat dan Aktivis Jadi Caleg, DPRD Pasti Produktif

oleh -1269 Dilihat
Dr. Ferry Daud Liando saat menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan kepemiluan. (FOTO: Istimewa)

MANADO- Saat ini sebagian besar partai politik (Parpol) sedang dalam proses mengumpulkan nama-nama untuk dinominasikan sebagai calon anggota legislatif mengikuti Pemilu 2024.

Dikatakan Dosen Kepemiluan Dr. Ferry Daud Liando, belum banyak parpol yang melaksanakan proses rekrutmen dan kaderisasi serta seleksi secara ketat. Padahal, kata dia, tanpa ketiga langka itu maka nama-nama yang akan dicalonkan belum tentu memiliki standar ideal untuk tugas yang akan diemban. “Apalagi terdapat parpol yang baru pertama kali sebagai peserta pemilu. Sehingga mustahil bagi mereka menyiapakan calon yang telah melewati proses kaderisasi yang panjang. Padahal manfaat dari kaderisasi adalah untuk memastikan kader-kader parpol memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerihtahan yang baik serta penguatan etika dan moral. Sehingga bisa dibayangkan apa jadinya jika ada parpol tidak melakukan proses kaderisasi dan seleksi yang baik,” urainya.

Lanjut akademisi Unsrat tersebut, untuk menutupi kelemahan parpol dalam hal kaderisasi dan proses seleksi, maka disarankan kepada parpol untuk merekerut masyarakat dari kalangan mantan pejabat birokrasi dan para aktivis.

“Meski parpol tidak sempat melakukan kaderisasi terhadap bakal calon, namun jika calon yang direkrut itu berasal dari mantan pejabat maka bukan hanya parpol yang menerima manfaat namun juga masyarakat yang dilayani juga akan terkenak dampak. Mantan-mantan pejabat itu memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam hal tata kelola pemerintahan. Mereka tidak perlu diajari bagaimana merumuskan kebijakan dan mengetahui potensi-potensi penyalahgunaan jabatan. Tentu institusi DPRD Juga sangat diuntungkan karena produk politiknya berkualitas,” ungkap Liando.

Lanjut dia, di beberapa DPRD, terjadi ketimpangan yang menganga terkait produktifitas anggota DPRD. Pihak yang paling banyak menonjol justru dari kalangan aktivis. Mereka tidak takut menentang tindakan pemerintah yang dianggak tidak sesuai, dan mereka paham dalam merumusakan kebijakan serta mengawasinya.

“Masih banyak anggota DPRD yang pasif, pemalu dan tidak produktif. Hal itu karena mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali. Tentu model anggota seperti ini akan mempermalukan parpol yang mengusung, membebani rakyat serta merugikan keuangan negara. Mereka digaji tapi tidak ada kontribusi bagi rakyat,” ujarnya. Di satu sisi, pandangan ini bertentangan dengan prinsip ilmu politik. Ilmu Politik menganjurkan bahwa calon legislatif harusnya berasal dari kader-kader hasil binaan dan kaderisasi parpol. Kaderisasi itu dilakukan dalam periodisasi yang panjang. Kader terbaik diseleksi parpol untuk menjadi calon pada pemilu. Namun sayang belum banyak parpol yang melakukan ini. (Redaksi)