MANADO – Kondisi penerimaan negara khususnya di Sulawesi Utara (Sulut) pada awal tahun 2023 menunjukkan angka yang positif.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara (DJPb Sulut), Ratih Hapsari Kusumawardani menyebut, dalam pelaksanaan APBN, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp499,73M atau sekitar 9,87% dari pagu yang telah ditetapkan.

“Dari sisi Belanja, telah terealisasi sebesar 5,73% dari pagu, dengan nilai sebesar Rp1,27T. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada,” sebutnya, Selasa (28/2/2023).

Khusus untuk Belanja TKDD, merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang menjadi pendapatan TKD di APBD. Sampai dengan akhir Januari 2023 ini, APBN di Sulawesi Utara telah defisit sebesar Rp773,7M. 

“Dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp1,08T, dengan Komponen TKDD menempati proporsi yang cukup besar dibandingkan PAD yang ada,” tutur Ratih. 

“Hal ini tentu harus menjadi perhatian setiap pemda untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” kata Ratih. 

Dari sisi Belanja, Belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp366,48M, Belanja pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp302,08M.

“Kemudian diikuti belanja barang Rp58,82M sehingga APBD Konsolidasi Regional Sulut, menghasilkan SiLPA sebesar Rp846,25M,” papar Ratih.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan pun mencatat adanya peningkatan dari realisasi Belanja Pegawai sebesar 0,96% dari tahun 2022. 

Sedangkan untuk realisasi Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar 30,76%. Untuk Transfer Ke Daerah, sampai dengan akhir Januari, penyaluran TKD dari APBN telah mencapai 7,72% dari pagu, dengan nilai Rp1,04T. 

“DAU menempati porsi terbesar pada realisasi TKD Sulawesi Utara senilai Rp995,32 M, disusul DBH Rp46,21 M,” beber Ratih. 

Setelah dari sisi APBN, yang menopang keuangan daerah untuk melaksanakan kebijakannya adalah melalui APBD. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatatkan bahwa pendapatan APBD telah terealisasi sebesar Rp634,9 M, sedangkan untuk Belanjanya telah mencapai Rp366,48 M. 

“Untuk Belanja telah terealisasi Rp366,48 M dengan proporsi Belanja Pegawai mendominasi sebesar 82,43%, disusul Belanja Barang 16,05% sehingga terbentuk SiLPA sebesar Rp391,71 M,” kuncinya. (Fernando Rumetor)