MANADO – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Kanwil DJPb Sulut) mencatat realisasi Belanja APBN di Sulut hingga Semester I 2023 baru mencapai Rp9.57 Triliun atau sebesar 43,21 persen dari pagu.

Itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.711 Triliun dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp5.858 Triliun. Sementara dari sisi Pendapatan APBN, hingga akhir Juni 2023 tercatat sebesar Rp2.37 Triliun atau sekitar 46,87 persen dari target.

“Dana TKD, Belanja Pegawai dan Belanja Barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani, dalam BACIRITA APBN ALCo Regional Sulut pada Rabu (26/7/2023).

Kendati menjadi komponen belanja terbesar dan menunjukkan tren kenaikan, namun realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial di Sulut masih kurang. “Jumlahnya masih rendah dibandingkan dengan perencanaan yang dibuat dalam DIPA,” sebut Ratih.

Salah satunya Belanja Modal yang mengalami perlambatan dengan realisasi di bawah 30 persen. “Realisasi belanja modal melambat, dimana baru terserap 25,38 persen, yakni sebesar Rp509 miliar. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama baik bagi Kanwil DJPb dan KPPN maupun seluruh satuan kerja (Satker) di Sulut,” tuturnya.

Kendala utama rendahnya realisasi Belanja Modal, kata Ratih, berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pada Satker-satker. Dari angka realisasi tersebut, diantaranya untuk pendanaan pekerjaan fisik.

“Belanja modal direalisasikan diantaranya untuk pembangunan Bandar Udara di Bolmong, pembangunan jalan nasional provinsi diantaranya di Boltim dan Kotamobagu, dan pembangunan penahan beban dan bangunan pelengkap lainnya di Bendungan Lolak,” ungkap Ratih.

Jika dirinci dari sisi Belanja, Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan peningkatan serapan, dimana sudah terealisasikan Rp3.711 Triliun (40,13 persen dari pagu). Capaian ini meningkat 7,04 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Sementara itu, Dana TKD mengalami perlambatan realisasi -8,05 persen yoy dibandingkan Semester I tahun 2022, dimana sampai saat ini yang sudah tersalurkan Rp5.858 Triliun (45,42 persen dari pagu).

Penyaluran TKD sendiri didominasi oleh DAU sebesar Rp4.167 Triliun (49,80 persen dari pagu), sementara DAK Fisik jadi satu-satunya komponen TKD yang tumbuh positif yakni 23,42 persen yoy dengan realisasi sebesar Rp848,31 Miliar. (Fernando Rumetor)