MANADO – Pendapatan negara di Sulawesi Utara (Sulut) hingga 31 Juli 2023 tercatat -1,59 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 (year on year/yoy), dengan realisasi sebesar Rp2,81 triliun atau 55,47% dari target yang ditetapkan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulut merinci pendapatan negara di Sulut paling banyak ditopang oleh penerimaan perpajakan yang menyumbang Rp2,083 Triliun atau 53,83 persen dari target yang ditetapkan.

“Dari penerimaan pajak tersebut, Pajak Dalam Negeri menjadi komponen utama penerimaan perpajakan dengan realisasi Rp2,059 Triliun,” ucap Kepala Kanwil DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani dalam ‘BACIRITA APBN ALCo Regional Sulawesi Utara’, Selasa (29/8/2023).

Kendati demikian, Ratih menyebut bahwa penerimaan pajak dari Pajak Dalam Negeri mengalami pertumbuhan negatif -4,82 persen yang disebabkan oleh tingginya penerimaan sampai dengan Semester I tahun 2022 sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Selanjutnya, kata Ratih, penerimaan negara lainnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Juli telah terealisasi sebesar Rp725,39 Miliar atau 60,78 persen dari target.

“Komponen PNPB ini ditopang oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dari BLU Kementerian Kesehatan yaitu dari Rumah Sakit sebesar Rp468,79 Miliar, dan pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp256,60 Miliar,” bebernya.

Sementara itu, dari sisi Belanja, telah terealisasi sebesar 59,95% dari pagu, dengan nilai sebesar Rp11,51 triliun. Dana Transfer ke Daerah (TKD), Belanja Pemerintah Pusat menjadi komponen belanja terbesar yang ada. 

Untuk Belanja Pemerintah Pusat di Sulut mencatatkan peningkatan serapan sebesar 2,31 persen (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yakni terealisasi sebesar Rp4,406 Triliun atau 47,69 persen dari target.

“Namun TKD mengalami perlambatan sebesar 0,76 persen (yoy), dimana yang sudah disalurkan sebesar Rp7,11 triliun atau tercapai 55,13% dari pagu,” kata Ratih.

Lebih lanjut dijelaskannya, Dana TKD sendiri didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,886 Triliun atau 58,38 persen dari pagu. 

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagian besar menunjukan tren penurunan dalam realisasi, kecuali DAK Non Fisik yang tumbuh positif 21,62 persen (yoy) dengan realisasi Rp1,13 Triliun. (Fernando Rumetor)