MANADO- Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Ferry Daud Liando  mengingatkan lima ancaman yang berpotensi terjadi pada pemilu 2024. Hal tersebut ia ungkapan saat menjadi narasumber pada kegiatan yang digelari Bawaslu dengan topik “Sosialisasi Produk Hukum Kampanye, Potensi Pelanggaran dan Pencegahannya”, Jumat (8/12/2023) di Swiss-belhotel Manado.

Dalam kesempatan tersebut, Liando menegasakan, jika ada calon meraih suara cara curang dan kemudian menjadi anggota DPRD maka jangan berharap pemilu akan mengubah nasib rakyat. Rakyat akan tetap sengsara. Sebab kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara curang maka ketika berkuasa pun ia akan berlaku curang. Ia akan tetap berusaha memperkaya diri sendiri, tidak peduli dengan nasib rakyat. Karena itu, Liando mengingatkan agar Bawaslu dan masyarakat jeli melihat bahaya-bahaya yang berpotensi muncul saat Pemilu 2024.

 “Pertama bahaya politisasi agama. Akan banyak tokoh-tokoh agama yang menganjurkan atau memaksa  umatnya untuk memilih calon tertentu. Padahal calon tersebut tidak memiliki kapasitas dan pengalaman kepemimpinan yang baik. Meski mengatasnamakan agama, namun kepentingan para tokoh agama itu sesungguhnya bukan untuk institusi keagamaan yang dipimpinnya namun hanya untuk mempertahankan jabatannya atau jabatan keluarganya,” ungkapnya.

Sebagai negara demokrasi, kata Liando, tidak ada larangan bagi siapa saja untuk mendukung calon. Terkecuali pihak-pihak yang dinyatakan dilarang oleh UU. Namun demikian para tokoh itu tidak boleh meminta apalagi memaksa umatnya untuk memilih calon tertentu atas nama agama padahal kapasitas calon itu belum teruji. Politisasi agama tidak boleh. Namun jika ada tokoh agama yang memperjuangkan politik agama dalam institusi politik, itu hal yang wajar. Keberpihakan agama terhadap orang miskin sangat wajar jika menjadi kebijakan politik.

Lanjut Liando, ancama kedua yakni bahaya politisasi kemanusiaan. Akan banyak umat yang dalam waktu dekat akan menjadi seperti malaikat. Sebelum pemilu, cara-cara seperti ini tidak pernah dilalukannya. Tapi saat hendak pemilu, setiap hari ia akan berdiakonia, menyumbang  di tempat ibadah lain, berbagi sembako, tapi ujung-ujungnya minta dukungan suara.

Selain itu, bahaya ketiga yakni politisasi aparat. “Sebagai pihak yang memiliki kewenangan penyalur bantuan sosial ke masyarakat, akan banyak calon yang memanfaatkan pengaruh aparat untuk kepentingan mendapatkan suara. Aparat itu diajak kerja sama memanfaatkan kewengannya agar mendukung calon tertentu. Aparat itu bisa saja akan mengintimidasi untuk tidak mendaftarkan atau tidak menyalurkan bantuan kepada pemilih yang tidak sejalan. Konpensasi yang bisa diteriama aparat itu bisa saja uang atau tawaran jabatan,” jelasnya.

Lanjut pengurit Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pusat ini, bahaya keempat adalah politisasi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dalam semua tingkatan berpotensi dipengaruhi oleh calon. Calon sangat berkepentingan dengan penyelenggara pemilu berkaitan dengan syarat calon dan pencalonan, pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana kampanye, putusan hukum dan perolehan suara. Petugas di TPS sangat rawan di pengaruhi. Tanpa pengawasan yang ketat bisa jadi ada kertas suara yang sengaja di rusak, pembacaan nama calon tidak sesuai atau kesengajaan membuat salah dalam penghitungan dan pencatatan. Ada suara calon dikurangi dan ada suara calon yang ditambahkan.

Selanjutnya, bahaya yang perlu diberi perhatian adalah politisasi informasi. Akan banyak calon akan memanfaatkan media informasi untuk black campaign menyerang calon-calon lain. Media akan dimafaatkan untuk saling menjatuhkan, adu domba dan adu manipulasi kapasitas. Akan banyak calon yang hendak mempengaruhi pemilih dengan cara memanipulasi kekaryaan, citra diri dan prestasi diri.

“Sebelumnya tidak ada satupun prestasi yang pernah dilakukannya, namun saat pemilu ia berusaha meyakinkan pemilih tentang segudang prestasi yang sudah dilakukannya.

Modus politisasi informasi para calon akan memanfaatkan iklan-iklan dan pemberitaan media massa, media elektornik, media sosial ataupun baliho-baliho yang dipasang diberbagai lokasi,” ujar Liando. (Redaksi)