MANADO – Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 semakin dekat. Salah satu hal yang sering kali muncul jelang pencoblosan ialah politik uang.

Melihat hal tersebut, Garda Tipikor Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (GTI Sulut), bersama sejumlah komunitas anti korupsi berinisiatif membentuk Koalisi Masyarakat Anti Politik Uang.

“Setiap kali menghadapi masa-masa pemilihan seperti ini rawan sekali politik uang, jadi perlu kita saling bahu membahu untuk tolak politik uang,” kata Wakil Sekretaris GTI Sulut, Andi Hayati, Selasa (6/2/2024).

Diketahui, koalisi yang terbentuk ini merupakan gabungan dari berbagai penyuluh anti Korupsi yang ada di Sulut, seperti Forum Penyuluh Antikorupsi (FPAK), Gerakan Anti Korupsi (GAK), Forum Rakyat Anti Korupsi (FRAKO), Jaringan Aktivis Mahasiswa (JAM), serta GTI Sulut.

Adapun Koalisi Masyarakat Anti Korupsi sdiketuai oleh Daud Kawung dari FPAK Sulut serta Sekretaris Enjel Heart Polii dari GAK Sulut dan para anggota gabungan dari GTI Sulut, JAM Sulut dan GTI Sulut.

Koalisi yang baru saja terbentuk ini rencananya akan menggelar talkshow Tolak Politik Uang yang bekerjasama dengan Bawaslu Sulut. Rencananya, talkshow tersebut akan digelar di Mantos pada 8-9 Februari 2024

Disisi lain, Ketua Koalisi Masyarakat Anti Politik Uang, Daud Kawung mengatakan bahwa pembentukan koalisi ini berangkat dari kepedulian masyarakat mengenai situasi dan kondisi yang terus terjadi dalam pesta demokrasi Pemilu.

Menurut dia, politik uang ini sudah dianggap lumrah oleh masyarakat dan menjadi ajimumpung bagi para caleg-caleg untuk meraup suara lewat “serangan fajar“.

“Oleh sebab itu dari semua keresahan yg terjadi di masyarakat Sulawesi Utara dan mengingat hari Pemilu tinggal 7 hari lagi maka kami para komunitas/organisasi Anti Korupsi dari berbagai latar belakang pergerakan, bersama membentuk koalisi masyarakat anti korupsi yang menolak segala bentuk praktek korupsi,” jelasnya.

Daud berharap gerakan ini bisa menjadi salah satu kampanye sosial untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan Pemilu yang Jujur dan Berintegritas sehingga melahirkan perwakilan rakyat yang benar-benar Berintegritas. (Fernando Rumetor)