Menurut data, hingga 26 Februari 2024 petugas Petugas KPU dan Bawaslu yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ada sebanyak 1,1 juta orang.

Selanjutnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan terdaftarnya petugas pemilu ke dalam BPJS Ketenagakerjaan menjadi sebuah keharusan dikarenakan kemungkinan risiko yang besar terjadi selama melaksanakan tugas, sehingga pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas.

“Ini adalah sebuah langkah terobosan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya di mana para petugas tidak mendapatkan jaminan, baik jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mulai pemilu tahun 2024 ini petugas ad hoc pemilu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tutur Muhadjir Effendy.

Dirinya menambahkan bahwa terlindunginya petugas ad hoc pemilu ke dalam BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jamsostek.

Untuk itu Muhadjir Effendy menghimbau agar Inpres tersebut menjadi perhatian khusus terutama bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.

Di tempat berbeda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara, Sunardy Syahid menyampaikan inilah pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap elemen pekerjaan, karena resiko dalam bekerja itu pasti ada.

“Kami terus mensosialisasikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat pekerja di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, agar seluruh pekerja tidak perlu cemas lagi dalam bekerja,” kuncinya. (Fernando Rumetor)