MANADO – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar kegiatan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan pada Jumat (13/6/2025) bertempat di Ballroom 2, Lantai 3, Hotel Four Points by Sheraton, Manado, Sulawesi Utara.

Diketahui, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dalam menginternalisasikan PJPK 2025–2029 dan rencana aksi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, acara ini juga menjadi forum penting bagi penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah dalam menghadapi tantangan kependudukan secara komprehensif.

Dalam sesi pemaparan teknis, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto memaparkan bahwa hasil evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) lima pilar menunjukkan masih adanya banyak tantangan.

Diantaranya GDPK belum mencakup keseluruhan pilar di beberapa daerah, kemudian konten GDPK antarwilayah cenderung seragam, tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

“Output GDPK seperti visi, misi, dan roadmap masih lemah dalam mendefinisikan arah pembangunan kependudukan berkelanjutan, serta IPBK (Indeks Pembangunan Kependudukan) belum digunakan secara optimal sebagai indikator keberhasilan PJPK,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bonivasius juga menjelaskan kedudukan GDPK dan PJPK dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Dalam rangka memperkuat implementasi, turut disampaikan pula perkembangan instrumen pemantauan serta langkah-langkah operasional internalisasi PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Kegiatan regional ini diharapkan mampu menghasilkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan kependudukan yang lebih baik.

Serta mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045 yang ditopang oleh SDM berkualitas, keluarga yang tangguh, dan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan. (*)