BITUNG – Pemerintah Kota Bitung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting (HLM) TPID Bitung untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di wilayah Sulut.

Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara Drs. Allan Mingkid, serta Kepala KPwBI Sulut Joko Supratikto.

Turut hadir anggota TPID Bitung dan perwakilan TPID Minahasa Utara, yang bersama-sama membahas perkembangan inflasi dan tantangan sektor pangan di daerah tersebut.

Data KPwBI Sulut menunjukkan, pada Agustus 2025, Sulawesi Utara mencatat deflasi sebesar 1,11% (mtm) berkat panen raya tomat dan cabai rawit di beberapa daerah sentra produksi.

Namun, inflasi di Sulut secara umum masih tergolong bergejolak, dengan volatilitas bulanan mencapai 0,87%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 0,54%. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya bersama untuk menjaga kestabilan harga secara berkelanjutan.

Salah satu langkah penting yang diambil adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Government-to-Government (G2G) antara Pemerintah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara.

Kerja sama ini akan diperluas dengan penjajakan Business-to-Business (B2B) antara Perumda Pasar Kota Bitung dan kelompok tani di Minahasa Utara untuk komoditas strategis seperti cabai rawit.

Skema ini diharapkan mampu menghubungkan daerah surplus dan defisit produksi, sehingga harga tetap stabil dan petani tetap sejahtera.

Kepala KPwBI Sulut, Joko Supratikto, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan ketahanan pangan memerlukan kolaborasi lintas sektor.

“Stabilitas harga pangan sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Sinergi antar daerah, dukungan bagi petani, dan kelancaran distribusi adalah kunci utama,” ujarnya.

Selain kerja sama antar daerah, Bank Indonesia juga mendorong Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) yang hingga 2025 telah melibatkan 85 kelompok tani, termasuk tiga di Kota Bitung.

Program tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas produksi, khususnya untuk komoditas strategis seperti cabai rawit yang kerap memicu inflasi.

Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka menambahkan, pertemuan ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah bersama menghadapi tantangan pangan di daerah.

“Tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri. Hanya dengan gotong royong kita bisa menjaga harga tetap terjangkau, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan kelompok tani, TPID Bitung optimistis target inflasi nasional 2,5% ± 1% dapat tercapai, sekaligus menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan pangan Sulawesi Utara. (nando/*)