MANADO – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 sebagai wujud transparansi kebijakan sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan penerbitan LPI merupakan bentuk akuntabilitas BI dalam menjelaskan pelaksanaan kebijakan pada 2025 serta arah kebijakan pada 2026.

“Laporan Perekonomian Indonesia ini menjadi bentuk transparansi Bank Indonesia dalam menjelaskan bagaimana kebijakan dijalankan dan bagaimana perencanaan kebijakan ke depan, yang dampaknya tidak hanya nasional tetapi juga dirasakan di daerah,” ujar Joko.

Ia menegaskan, diseminasi LPI kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah penting dilakukan agar kebijakan Bank Indonesia dapat dipahami secara utuh dan direspons dengan langkah yang selaras di tingkat daerah.

“Kami ingin memastikan seluruh stakeholder di daerah memahami arah kebijakan Bank Indonesia, karena dampaknya juga dirasakan langsung di daerah,” ungkap Joko.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara, Reza Dotulung, menilai peluncuran LPI 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Momentum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah nyata dalam mendorong pembangunan ekonomi Sulawesi Utara yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya tahan,” kata Reza.

Ia juga mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia, khususnya Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dalam menyediakan data dan rekomendasi kebijakan yang kredibel.

“Laporan ini bukan sekadar dokumen, tetapi menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan pembangunan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Reza, LPI 2025 memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika perekonomian nasional dan global, termasuk tantangan struktural, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, transformasi digital, serta arah kebijakan moneter dan fiskal ke depan.

“Seluruh dinamika tersebut tentu memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Utara,” pungkasnya.

Melalui LPI 2025, BI menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, dengan fokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta dukungan terhadap pembiayaan dan digitalisasi ekonomi. (nando)