MANADO – Ketersediaan data ekonomi yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah pembangunan.
Melalui sensus dan survei, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai aktivitas ekonomi sekaligus memetakan potensi dan kekuatan ekonomi di suatu daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, Dr. Watekhi, S.Si., M.S.E., saat memberikan pemaparan di Aula Kantor BPS Sulawesi Utara, Selasa (30/9/2026).
Menurut Watekhi, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menghimpun informasi mengenai berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari kegiatan usaha hingga aktivitas ekonomi yang dilakukan keluarga.
Data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan karakteristik perekonomian daerah.
“Tidak mudah mendata. Di luar negeri mungkin lebih mudah mendata, namun di Indonesia masih membutuhkan tenaga dan fasilitas yang memadai untuk melakukan penyisiran di lapangan,” ujar Watekhi.
Ia mengatakan, kebutuhan terhadap data ekonomi tidak hanya berasal dari pemerintah. Dunia usaha juga membutuhkan informasi yang akurat untuk memahami kondisi pasar, produksi hingga rantai pasok komoditas.
Salah satu sektor yang dapat memperoleh manfaat dari ketersediaan data tersebut adalah komoditas kelapa, yang menjadi salah satu hasil bumi penting di Sulawesi Utara.
Bagi pemerintah, data hasil sensus dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan serta menentukan sektor yang menjadi prioritas.
Sementara bagi pelaku usaha, data tersebut dapat membantu melihat kondisi persaingan dan perkembangan pasar.
Investor juga dapat memanfaatkan informasi ekonomi untuk melihat konsentrasi usaha, rantai pasok, peluang investasi, potensi usaha hingga kemungkinan penciptaan lapangan kerja.
“Jangkauan krisis ekonomi juga perlu diketahui. Sensus ekonomi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk perencanaan, menentukan sektor prioritas, sementara dunia usaha dapat melihat persaingan pasar,” jelasnya.
Data Sensus Tidak Buka Identitas Pelaku Usaha
Dalam pemaparannya, Watekhi juga menegaskan bahwa data hasil sensus tidak dipublikasikan dengan mencantumkan identitas individu maupun pelaku usaha secara langsung.
“Data sensus ekonomi tidak dikeluarkan by name by address. Kami memiliki kode etik dalam menyampaikan data,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kerahasiaan informasi merupakan bagian penting dalam kegiatan statistik.
Data yang dikumpulkan BPS tidak serta-merta digunakan untuk membuka identitas atau menggambarkan kekayaan seseorang maupun suatu badan usaha.
Watekhi turut menjelaskan mengenai penggunaan istilah desil yang selama ini kerap dikaitkan dengan hasil sensus ekonomi.
Menurutnya, data desil bukan secara langsung merupakan hasil dari Sensus Ekonomi. Data tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang digunakan pemerintah antara lain untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Desil belum tentu itu hasil dari sensus ekonomi. Desil itu kami dapatkan dari DTSEN, guna membantu pemerintah memberikan bantuan sosial tepat sasaran,” ucapnya.
“Data yang BPS kumpulkan dan beberapa dinas terkait digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat,” sebut Watekhi.
Ia menambahkan, masyarakat memiliki sejumlah jalur untuk melakukan pembaruan data, di antaranya melalui program PKH, pemerintah desa, musyawarah desa serta mekanisme lain yang tersedia.
Digitalisasi Tak Lepas dari Verifikasi
Perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.
Meski semakin banyak proses yang dilakukan secara digital, Watekhi mengingatkan bahwa teknologi tidak secara otomatis membuat seluruh data terbebas dari kesalahan.
Menurutnya, ketelitian dan proses verifikasi tetap dibutuhkan untuk memastikan informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami butuh proses. Kalau data bagus, output-nya juga bagus. Hasil digital tidak semuanya benar, kadang sering ada error juga,” tutupnya.
Karena itu, kualitas data menjadi salah satu faktor utama dalam menghasilkan informasi statistik yang dapat digunakan.
Semakin baik dan akurat data yang dihimpun, semakin kuat pula dasar yang dimiliki pemerintah, pelaku usaha maupun investor dalam menentukan langkah dan mengambil keputusan. (nando/*)
