MANADO – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara memproyeksikan inflasi daerah pada 2026 berada di kisaran 5–8 persen.
Proyeksi ini disampaikan dalam Bincang Media SENJA (SinErgi daN Jalin Komunikasi Bersama MediA) di Manado, Kamis (12/11/2026), yang digelar untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat lewat komunikasi publik yang terarah dan terkoordinasi.
Kegiatan ini dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto; Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Ruth Rotinsulu.
Hadir juga Perwakilan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara, IPDA Donny Samel; serta staf Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Angelique Tolu.
Kesempatan itu, Purwanto menyampaikan bahwa meningkatnya tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama dipengaruhi komoditas pangan bergejolak (volatile food), khususnya cabai rawit atau rica, seiring dinamika pasokan dan kondisi cuaca.
Untuk merespons hal itu, Bank Indonesia bersama TPID Sulut memperkuat pengendalian inflasi lewat strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Langkahnya antara lain intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan produktivitas pertanian melalui Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan dukungan sarana produksi, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta penguatan neraca pangan,” jelasnya.
Selain itu, kata Purwanto, TPID juga menjalankan edukasi bijak belanja dan pengurangan pemborosan pangan.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulut menjelaskan, kenaikan inflasi saat ini turut dipengaruhi rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya (low base effect).
Dinamika harga energi dan kondisi iklim juga berdampak pada biaya produksi dan distribusi pangan.
Berdasarkan kondisi tersebut, pihaknya memproyeksikan inflasi Sulut 2026 berada pada kisaran 5–8 persen.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi Sulut mendorong gerakan menanam pangan di pekarangan.
Masyarakat juga diajak menyiapkan kebutuhan pangan sejak dini selagi harga relatif terjangkau, dan menggalakkan Gerakan Stop Boros Pangan.
Pemprov turut menyiapkan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi bila diperlukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan. (nando/*)
