KOTAMOBAGU – Tekanan inflasi di Kota Kotamobagu masih menjadi perhatian serius menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi tahunan atau year on year (yoy) Kota Kotamobagu pada Oktober 2026 mencapai 7,05 persen, jauh di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Data tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan T. B. Hutabarat, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu Tahun 2026, Selasa (17/11).
Selain secara tahunan, inflasi Kotamobagu pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,37 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 7,20 persen secara tahun kalender (year to date/ytd).
Darmawan menjelaskan, tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit, tomat, dan lemon.
Kondisi tersebut diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Pasalnya, fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat diprakirakan berlangsung hingga awal 2027 dan turut memengaruhi produktivitas pertanian.
Kondisi kekeringan telah berdampak terhadap produktivitas hortikultura. Sementara itu, peralihan menuju musim hujan juga berpotensi menimbulkan gangguan produksi akibat penyakit tanaman dan kerontokan bunga.
Dengan mempertimbangkan siklus tanam dan panen, tekanan harga komoditas hortikultura diperkirakan masih berlanjut hingga awal 2027.
Menghadapi kondisi tersebut, BI bersama Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui HLM TPID yang dibuka langsung Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, dan dihadiri Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Weny Gaib menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Ia mendorong seluruh anggota TPID agar lebih responsif memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok, mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Melalui langkah antisipatif tersebut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia berharap tekanan inflasi menjelang Nataru dapat dikendalikan sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (nando/*)
