MANADO – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Provinsi Sulut menggelar kegiatan Workshop Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Secara Terpadu di Manado, Kamis (29/8/2019).
Kepala Dinkesda Sulut dr Debie Kalalo melalui sekretaris dr Louisa Pongajouw membuka kegiatan tersebut. Louisa mengatakan, PIS-PK telah dilaksanakan mulai dari 2016 pada Sembilan provinsi di 64 kabupaten/kota pada 470 puskesmas dengan prioritas kematian ibu dan bayi baru lahir yang tergolong tinggi.
“Dalam system manajemen yang baik, pelaksanaan program harus selalu diikuti dengan tahapan, pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan maupun pencapaian target sesuai dengan track yang telah ditentukan, sehingga dapat tercipta peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ungkapnya.
Lanjut dia, program ini merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita. Ada tiga pilar utama yang dilaksanakan dalam program ini, yakni penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN).
“PIS-PK mengintegrasikan pelaksanaan program melalui pendekatan enam komponen utama dalam pengutan system, antara lain penguatan upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, system informasi kesehatan, akses terhadap ketersediaan obat esensial, pembiayaan dan kepemimpinan atau pemerintahan,” terangnya.
Dia menjelaskan, pelaksanaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuh keluarga. Indikator itu yakni, keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) ekskulisif, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan.
Selanjutnya, penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.
“Dalam program ini, puskesmas wajib mendata seluruh keluarga yang ada di wilayah kerjanya. Pendataan yang biasa dilakukan dengan kunjungan rumah ini, harus dilakukan secara terjadwal dan rutin,” tuturnya.
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkesda Sulut, dr Lidya Tulus menambahkan, memantapkan program ini yaitu dengan pendekatan keluarga yang merupakan strategi atau pendekatan pelayanan terintegrasi, antara upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM), yang didasari oleh data dan informasi profil kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah.
“Mengingat penting dan strategisnya program ini, maka diperlukan penguatan dan koordinasi pengelola PIS-PK di 15 kabupaten/kota dengan bidang yang terkait, serta mengimplementasikan PIS-PK tersebut dengan melakukan pemilihan prioritas pemecahan masalah melalui manajemen puskesmas,” jelasnya.
“Kegiatan ini dilaksanakan khusus untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana jalannya PIS-PK di tingkat provinsi dan kabuapten/kota,” timpalnya.
Sekedar diketahui, realisasi pendataan PIS-PK di Provinsi Sulut dari total target sebanyak 696.135 KK, telah terealisasi sebanyak 231.140 KK, atau presentasenya sebesar 33,16%.
Para peserta workshop yang hadir dari dari dinkes di kabupaten/kota se-Sulut, mendapatkan pemahaman dari pemateri Kepala Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan (Kemkes) RI, Dr drh Didik Budijanto dan Kasubdit Advokasi dan Kemitraan Ditjen Promkes, Sakri Sab’atmaja. (rivco tololiu)
Tinggalkan Balasan