MANADO— Kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus meningkat setiap harinya. Masyarakat pun menanti kebijakan cepat dan tepat dari pemerintah. Namun, Pemerintah Provinsi Sulut maupun kabupaten/kota dinilai tidak kompak dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan data Minggu (7/6/2020), Sulut ‘mengoleksi’ 495 kasus positif Covid-19, dimana sebagian besarnya merupakan warga Kota Manado. Angka kematian di Sulut pun terbilang cukup tinggi, hingga Minggu ada 47 kasus.

Melihat fakta tersebut, sudah sepantasnya Pemprov Sulut dan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bahkan kabupaten/kota lainnya, berkolaborasi bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan, tak sering komunikasi antara pemerintah tak berjalan mulus.

Hal itu yang dilihat oleh Pengamat Pemerintahan Sulut, Very Londa. Dia menilai, ada komunikasi yang kurang lancar.

“Kelihatan bahwa Pemkot Manado jalan sendiri, Pemprov juga jalan sendiri didalam penanganan Covid-19,” ujarnya kepada wartawan saat dihubungi via telepon, Minggu (7/6/2020).

Kata Londa, apa yang terjadi antara Pemkot dan Pemprov berbanding terbalik jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, dimana di Sulut dirinya melihat bahwa Pemkot Manado lari sendiri dan Pemprov Sulut lari sendiri.

“Tidak ada kolaborasi yang baik didalam penanganannya. Contoh kasus yang boleh kita lihat ketika Pemkot Manado mau mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jadi dilematis dengan Pemprov,” beber Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fispol Unsrat tersebut.

Selain pengajuan PSBB yang menjadi polemik, akhir-akhir ini pun, menurut Londa, terjadi juga polemik dan politisasi terkait pemeriksaan di batas-batas pintu masuk yang ada di Kota Manado. “Kalau saya melihat sebenarnya ini lebih kepada permainan-permainan politik dalam rangka menghadapi Pemilukada (Desember nanti),” terang Londa.

Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) tersebut menuturkan, bahwa dirinya masih positif dengan apa yang terjadi bukanlah permainan antara Olly dan Vicky, akan tetapi blok-blok yang ada di pusaran kedua personal ini.

“Jadi bukan pada Olly atau Vicky-nya, akan tetapi pada lingkaran birokrasi ataupun lingkaran politik yang memainkan peran ini, sehingga saluran komunikasi dari dan ke Pemprov maupun Pemkot itu kelihatan agak terputus,” tandasnya.

Dirinya juga menjabarkan terkait pembagian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemprov Sulut, memang itu merupakan dana dari Pemprov, tetapi setidaknya harus ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah. “Ketika turun di Minahasa, turun di Minut, turun di Manado, ini kan kelihatan jalan sendiri-sendiri,” tambah Londa.

Londa yang juga anggota Senat Unsrat itu meminta agar baik Gubernur Olly maupun bupati dan wali kota, terlebih Wali Kota Manado, harus menyadari bahwa situasi yang dihadapi saat ini sangat mendesak, dimana jumlah kasus Covid-19 yang tiap harinya terus meningkat secara signifikan dan gila-gilaan.

“Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini harus lepas dari kepentingan politik. Sekalipun ada Pemilukada pada Desember nanti, akan tetapi mereka harus kembali kepada posisi mereka sebagai perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyelesaikan masalah Covid-19 ini,” jelas Londa.

Ke depannya, tambah Londa, harus ada koordinasi yang lebih jelas lagi antara kedua top eksekutif tersebut, serta mengutamakan betul kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, dibandingkan ego pribadi masing-masing.

“Keduanya harus berani melepaskan ikatan-ikatan individual, politik, yang mengarah kepada Pemilukada, karena opini masyarakat yang berkembang menunjukan bahwa tidak sinkronnya Pemprov dan Pemkot sebagai akibat gesekan-gesekan politik untuk pencalonan Gubernur,” ungkap Londa.

Kedua figur yang dibanggakan oleh masyarakat itu diharapkan Londa, bersama-sama bergandengan tangan menyelesaikan masalah Covid-19 ini.

“Kembali ke filsafah dan filosofi Sam Ratulangi, Si Tou Timou Tumou Tou, bukan hanya dihayati, tetapi juga harus dilakukan oleh Olly maupun Vicky untuk masalah ini,” tutupnya. (Fernando Rumetor)