MANADO- Media sosial (Medsos) kini menjadi tempat para oknum tak bertanggung jawab dan kelompok-kelompok aliran sesat menebar hoaks, terorisme, doktrin dan isu radikalisme untuk ‘mencuci otak’ masyarakat pengguna medsos. Terlebih di masa pandemi Covid-19, dimana pengguna meningkat drastis dan orang-orang memiliki waktu lebih banyak untuk mengakses internet.

Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk mengantisipasi provokasi. Apalagi, Sulawesi Utara (Sulut) akan menghadapi Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulut menerangkan, saat ini banyak sekali oknum yang menyebar kebencian bahkan teror di medsos.

“Anda yang waras harusnya lebih bijak dalam membagikan konten. Jangan sembarangan mengumbar hoaks, ketakutan, apalagi kebencian ke publik. Apalagi jika tidak ada manfaatnya bagi orang lain, buat apa dibagikan?” ujar Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Julest Abast, kepada KORAN SINDO MANADO/SINDOMANADO.COM, belum lama ini.

Lanjut Abast, paham radikalisme kini makin kuat mengincar generasi muda yang aktif di dunia digital. Dan oknum-oknum tersebut juga sudah piawai dalam menggunakan media sosial dan situs berita dalam menyebar teror dan propaganda. “Media mainstream dan media sosial kini tengah dihadapkan dengan penyebaran pesan hoaks yang terstruktur dan meluas. Masyarakat perlu menghadapi fenomena ini dengan pesan yang positif yang harapannya dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi isu di media sosial, khususnya dalam isu radikalisme dan terorisme,” terangnya.

Dijelaskannya lagi, Mabes Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan beberapa platform media sosial sedang gencarnya menutup
situs yang dianggap menyebarluaskan paham radikal atau terorisme. “Konten yang berisi terorisme bisa langsung ditutup dan tidak disebarluaskan untuk mencegah, jangan sampai meluas”, tegasnya.

“Memang tak boleh asal menuduh, tapi jika Anda menemukan konten atau akun yang mencurigakan dan tidak bertanggung jawab hingga menimbulkan keresahan, tak ada salahnya untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Jangan lupa, pelaporan juga harus didasari bukti-buktinya,” tambahnya.

Sementara itu, dengan semakin meningkatnya penetrasi internet, khususnya di Sulut jelang Pilkada Serentak, Direktur Intelkam Polda Sulut Kombes Pol Budhy Herwanto meminta peran aktif masyarakat untuk dapat memantau dan melaporkan apabila menemukan konten-konten terkait hoaks, radikalisme dan propaganda. “Masyarakat harus berperan aktif, karena kami hanya bisa melakukan pengawasan konten negatif pada ruang publik, tidak bisa masuk ke ranah privat,” ungkap Budhy.

Kombes Bidhy juga mengajak generasi muda untuk memenuhi ruang digital dengan konten-konten positif. “Mari kita tunjukan rasa cinta kepada Tanah Air dengan senantiasa memenuhi ruang digital dengan konten positif. Ayo sambut 75 tahun Indonesia dengan ruang digital yang bersih,” ajaknya.

Sebelumnya, Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa sudah mewarning akan mengejar akun penyebar berita bohong dan yang hobi memprovokasi. “Kita cari pelakunya dan pasti dihukum. (Karena) melanggar UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik),” tegasnya.

Untuk diketahui, beberapa bulan terakhir Polri beserta jajaranya membentuk satgas Aman Nusa II yang di dalamnya ada satgas gakkum yang berkaitan dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya, dimana Satgas Gakkum tersebut telah men-takedown lebih dari 2.400 akun, dan menetapkan 107 tersangka terkait konten yang provokatif, hoaks dan memuat paham radikal.

Adanya penyebaran paham radikal dan terorisme lewat media sosial di masa pandemi Covid-19, perlu menjadi perhatian serius oleh semua pihak terkait. Pengamat Hukum, Michael Barama mengatakan, hal pertama dan terpenting yang harus dilakukan ialah pencegahan, agar paham yang ada tak semakin menyebar.

“Pencegahan itu penting. Kita semua harus bersatu hati, sebab barang itu (paham radikal dan terorisme) merupakan musuh kita bersama, bukan hanya musuh untuk orang Indonesia, tetapi merupakan musuh seluruh umat manusia,” ungkapnya. Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Unsrat ini menilai, harus ada sinergitas antarlembaga, baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), BNPT, BIN, Kepolisian, juga bersama Kominfo.

“Supaya terhadap paham-paham yang tidak sesuai itu bisa diblokir kan. Karena kan penanaman hal-hal yang tak sesuai dengan Pancasila, sejak anak-anak hingga SMA sudah dimasuki paham itu, akan berakibat fatal terhadap gangguan ketentraman dan keamanan negara,” beber Barama.

Pembendungan paham-paham radikal itu, kata Barama, harus dilakukan bukan kepada mereka yang sedang mempelajarinya, akan tetapi kepada orang-orang yang menyebarluaskan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara dan bertujuan untuk merusak tatanan peri kehidupan bangsa. “Hal seperti itu (paham radikal) harus dicermati, jangan sampai masuk. Kalau memang sudah terjadi, ya dilacak, karena memang ada alat yang mendeteksi, apalagi dari mana sumbernya, Kepolisian ada bagian cyber crime,” tukasnya.
Barama menyebut, penindakan oleh pihak Kepolisian maupun Kominfo harus dilakukan sejak dini. Jangan sampai paham-paham tersebut sudah terlanjur menyebar, baru ada usaha untuk mencegah dan melakukan penindakan hukum.

“Jangan nantinya sama dengan soal makar. Kalau dibilang itu ‘Aanslag’ adalah tindakan ancaman serangan, kalau diartikan seperti begitu, negara ancur dulu. Jadi dia harus sebelumnya (pencegahan), karena ini merupakan musuh dan paham yang dilarang oleh undang-undang, terlebih Pancasila tidak bisa menerima,” jelas Barama. “Ya pencegahan jangan sampai terjadi. Saya rasa sangat gampang, kalau semua itu ada koordinasi. Pencegahan yang utama, penindakan itu soal berikutnya,” terangnya.

Penggunaan internet yang melonjak di masa pandemi Covid-19 dibenarkan oleh Head Of Salex XL Axiata Suluttenggo, Andi Ikhsan. Menurutnya, memang secara trafik data internet operator , yakni XL dan Axis ini, dari bulan ke bulan terus meningkat.
“Terutama terjadi peningkatan itu di area perumahan, dimana populasi itu tinggal di rumah, terutama dari anak sekolah. Jadi memang secara keseluruhan peningkatan itu terjadi cukup signifikan,” ungkapnya, kemarin.
Dari sisi penambahan pelanggan sendiri, kata Andi, pihaknya masih melihat adanya penambahan pelanggan, dimana ia menilai saat ini banyak pengguna yang memilih untuk membeli kuota internet yang sesuai dengan kebutuhan.

“Makanya XL dan Axis itu menggeluarakan produk varian yang ada kaitannya dengan work from home (bekerja dari rumah), misalnya paket data untuk conference (pertemuan), google class, zoom. Kita menyediakan produk atau paket data yang bisa dipergunakan baik itu untuk pekerja kantoran, maupun anak sekolah, serta mahasiswa,” jelas Andi.
Adapun, berdasarkan data yang disampaikan oleh Corporate Communication XL Axiata-East Region, Ibnu Syahban, kenaikan trafik pengguna internet XL dan Axis sendiri meningkat 15% hingga 20% di periode awal pandemic dari Maret sampai akhir Mei 2020 lalu.

“(Meningkat 15% sampai 20%) dibandingkan sebelum pandemi (Covid-19). Kemudian dari Mei hingga saat ini trafik layanan cenderung mulai melandai karena terdampak daya beli masyarakat yang mulai turun,” tutur Ibnu.
Pengguna Internet di Sulawesi Utara (Sulut) dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pada 2018 ada sebanyak 78,31%. Warga Sulut penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler dan 40,59% yang mengakses internet.

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sulut, Norma O.F. Regar mengatakan, sektor Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 7,80% pada 2018. “Pertumbuhan ini tidak lepas dari semakin luasnya penetrasi teknologi informasi. Tahun 2018, penduduk umur 5 tahun ke atas pengguna telepon seluler (HP) sebanyak 78,31 persen dan yang mengakses internet sebanyak 40,59 persen,”ucapnya melalui publikasi Statistik Daerah Provinsi Sulut 2019.
Dan Asosiasi penyelengara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga mencatat, pada 2018 ada sebanyak 171,17 juta jiwa pengguna internet di Indonesia dari total populasi penduduk Indonesia 264,16 juta orang dimana ada 64,8 persen warga Indonesia yang sudah mengakses internet.

Melalui survei ini, APJII mencatat pertumbuhan pengguna Internet sebanyak 27,9 juta atau 10,12 persen dalam setahun. Khusus di Sulawesi Utara APJII juga mencatat, ada sebesar 70% warga Sulut yang menggunakan internet dan 30% tidak pengguna internet. Dimana golongan tingkat pendidikan terendah yang belum mengakses internet adalah orang yang belum/tidak pernah sekolah, dan berdasarkan pekerjaan ada buruh tani 25,7% dan petani penggarap 20,3% yang mengakses internet.

Dari hasil survei APJII juga dirincikan dimana, alasan paling utama masyarakat menggunakan internet adalah komunikasi lewan pesan 24,7%, sosial media 18,9% dan diikuti berbagai pengunaan lainnya. Dengan konten internet yang paling sering dikunjungi adalah Facebook 50,7% diikuti Instagram 17,8% dan Youtube 15,1%.

Vice President Network Operation and Quality Management Telkomsel Area Pamasuka Moelky Furqan mengatakan, dimana ada sebanyak 8.675 aktivitas yang terdiri atas 2.900 BTS baru berteknologi multi-band Long Term Evolution atau 4G, upgrade kapasitas BTS 4G sebanyak 5.775 BTS, dan mengoperasikan tambahan 7 unit Compact Mobile BTS.

“Secara keseluruhan, Telkomsel Area Pamasuka saat ini memiliki 52.100 unit BTS yang tersebar di wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan dengan 21.600 unit BTS. Di antaranya merupakan BTS 4G yang telah menjangkau lebih dari 80 persen wilayah populasi di Pamasuka,” ujarnya pada 14 Mei lalu melalui acara virtual dengan wartawan.
(Deidy Wuisan/Fernando rumetor/Clay Lalamentik)