MANADO – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara (Sulut) telah resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Belanja Pemerintah Pusat dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (3/12/2021).

Dibandingkan tahun 2021, tahun ini DIPA Sulut mengalami penurunan dari Rp10,3 triliun menjadi Rp8,8 triliun. Sedangkan TKDD mengalami peningkatan dari Rp3,2 triliun pada tahun lalu, menjadi Rp4,5 triliun pada tahun ini.

Dalam kegiatan penyerahan yang dihadiri para kepala daerah, kepala lembaga dan forkopimda Sulut itu, Kepala Kanwil DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan dalam TKDD ada kenaikan di Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp300 miliar.

“Sementara untuk DAK Non Fisik mengalami kenaikan yang lumayan, dari Rp577 miliar menjadi Rp1,6 triliun di tahun ini. Adapun Dana Desa mengalami penurunan sekira Rp100 miliar lebih,” kata Ratih di Gedung Keuangan Negara (GKN).

Menurutnya, penurunan alokasi Dana Desa karena adanya perubahan formulasi. “Juga untuk Belanja Pemerintah Pusat ada penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana dan program pemerintah. Kita pun tahu selama dua tahun ini kita menghadapi pandemi, sehingga harus ada penyesuaian terhadap belanja dan pengeluaran pemerintah,” jelasnya

Ratih pun berharap agar pagu anggaran yang telah diserahkan kepada kementerian/lembaga, serta kepala-kepala daerah yang ada di Bumi Nyiur Melambai bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Anggaran yang ada memang harus dihabiskan seperti harapan dari Presiden Joko Widodo. Tetapi harus untuk program yang jelas dan kita harus memperhatikan kualitasnya,” tutur Ratih.

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw mengingatkan para kepala-kepala daerah agar bisa menjalankan pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi soal pengelolaan anggaran.

Pertama ialah memprioritaskan sektor kesehatan, terlebih penanganan pandemi Covid-19. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial. Ketiga, fokus pada peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Serta keenam menerapkan zero-based budgeting dengan memperkuat sinergi pusat dan daerah.

“DIPA, TKDD ditambah PAD mungkin kita tahun depan akan membelanjakan anggaran sekira Rp35 triliun. Menghabiskan anggaran puluhan triliun untuk mendukung zero-based budgeting bukan hal yang mudah. Mudah-mudahan momentum hari ini menjadi momentum konsolidasi bagi kita. Mari kita tingkatkan koordinasi, baik horizontal maupun vertikal. Jangan ada ego sektoral, agar semua program bisa berjalan dengan baik,” tutur Kandouw.

“Anggaran ini merupakan tanggungjawab kita semua. Disatu sisi kita dituntut untuk menghabiskan, tapi disisi lain kita dituntut untuk akuntabel dan integritas, dan disisi lain lagi soal output dan outcomenya harus jelas,” kuncinya. (Fernando Rumetor)