KOTAMOBAGU – Kenaikan harga beras jadi perbincangan hangat di High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bolmong Raya dan Kota Kotamobagu di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, pada Kamis (7/3/2024).
“Tidak bisa dipungkiri Bolmong Raya ini kalau soal beras hanya untuk Bolmong Raya kita surplus, tetapi kenapa pada saat harga naik kita juga naik?,” ujar Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru.
“Dan yang anehnya kami di Bolsel itu beras yang paling banyak ialah beras dari Gorontalo dan Sulawesi Selatan, bukan beras dari Bolmong. Maka saya sangat setuju adanya kerjasama antar daerah (KAD) terkait beras ini,” tandasnya.
Kamaru juga berharap dengan adanya kesepakatan terkait revitalisasi pos cek poin di Bolsel dan Bolmut, kiranya bisa mengawasi juga terkait pergerakan beras dari daerah lain.
“Mudah-mudahan dua cek poin tersebut akan mengecek ini beras yang masuk darimana? begitu juga dengan komoditas lain seperti tomat. Saya berharap ini bisa dioptimalkan sehingga persoalan harga bisa kita tekan,” bebernya.
Senada disampaikan Sekretaris Daerah Kotamobagu, Sofyan Mokoginta. Menurutnya, Bolmong Raya merupakan produsen beras di Sulut, tetapi beras yang beredar dipasaran justru berasal dari luar Sulut.
“Berdasarkan pengamatan kami di lapangan bahwa beras dari Kotamobagu maupun Bolmong Raya rata-rata dijual dengan harga tinggi ke Kota Manado,” ucapnya.
“Tentu hal ini yang mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan harga yang ada di kami,” tegas Sofyan.
Tak jauh berbeda di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Sekda Bolmut, Jusnan Mokoginta menyebut penyumbang PDRB terbesar Bolmut ialah dari sektor pertanian. Akan tetapi, beras menjadi salah satu komoditas yang ‘mengganggu’ pengendalian inflasi.
“Ini berulang kali terjadi sehingga Pemda langsung fokus pada kelemahan ini dan memperbaiki sektor ini. Salah satunya dengan menggenjot sektor produksi,” ucapnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Bolmong, Limi Mokodompit menekankan terkait pentingnya pengawasan arus barang dan jasa yang masuk.
“Karena kalau kita punya produksi tapi kita tidak mampu kendalikan arus barang dan jasa, maka akan mempengaruhi pengendalian inflasi,” terangnya.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko berharap pengendalian harga beras ini bisa dilakukan lewat Kerjasama Antar Daerah (KAD). “Mungkin dengan adanya KAD, bisa tercapai solusinya,” tandasnya.
KAD yang nyata pun terwujud dalam HLM kali ini, dimana 2 pemasok komoditas beras dari Bolaang Mongondow menandatangani kesepakatan kerjasama dengan 1 pembeli dari Kota Tomohon.
Selain itu, dilakukan juga Penguatan Ketahanan Pangan Strategis melalui Pilot Project Ketersediaan Pasokan Sisi Hulu Sinergi BI dan TPID kepada P3A Banyu Mulih untuk komoditas Beras. (Fernando Rumetor)
Tinggalkan Balasan