MANADO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutgomalut) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi SulutGo tahun 2025, yang digelar pada Kamis, 3 Juli 2025, di Hotel Luwansa, Manado.

Kepala OJK Sulutgomalut, Robert H.P. Sianipar, menjelaskan bahwa tujuan utama Rakorwil ini adalah untuk mengevaluasi capaian program TPAKD yang telah berjalan serta memperkuat kontribusi TPAKD dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

“Yang ingin kita tekankan adalah bagaimana program-program TPAKD bisa sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kita ingin memperluas wawasan bahwa sumber pembiayaan tidak hanya berasal dari sektor perbankan,” ungkap Robert.

Lebih lanjut dirinya juga menekankan akan pentingnya pembentukan ekosistem berbasis komoditas unggulan di tiap daerah.

Ekosistem tersebut mencakup petani atau pelaku usaha sebagai produsen, lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan, pemerintah daerah sebagai pendamping, serta off-taker sebagai pihak pemasaran.

“Jika ini terbentuk dengan baik, maka semua pihak akan mendapatkan manfaat. Pendapatan masyarakat meningkat, lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan secara efektif, dan kesejahteraan pun ikut terangkat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, dalam sambutannya menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah.

Menurutnya, akses keuangan yang inklusif dan merata merupakan kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Melalui akses keuangan yang lebih luas, masyarakat dapat menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan yang dapat menunjang kesejahteraan mereka,” ujar Wagub.

Ia mengutip data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, yang menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan Provinsi Sulut berada di angka 50,13 persen, sementara Indeks Inklusi Keuangan mencapai 86,23 persen.

Keduanya lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 49,68 persen dan 85,10 persen. Namun demikian, masih terdapat gap sebesar 36,10 persen antara tingkat pemahaman (literasi) dan akses (inklusi) masyarakat terhadap produk keuangan.

“Hal ini menjadi tantangan bersama. Artinya, meski akses keuangan sudah cukup terbuka, pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih harus terus ditingkatkan,” jelas Mailangkay.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Sulawesi Utara patut berbangga karena memiliki 16 TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah resmi dikukuhkan sejak September 2021. Forum ini menjadi wadah koordinasi penting dalam merumuskan strategi percepatan akses keuangan.

Wagub juga memaparkan data seputar keberadaan industri jasa keuangan di Sulawesi Utara yang cukup beragam, terdiri dari 29 kantor cabang bank umum, 1 kantor pusat Bank Pembangunan Daerah, 15 kantor pusat BPR, 41 perusahaan pembiayaan, 3 perusahaan modal ventura, serta 47 perusahaan asuransi baik umum maupun jiwa.

“Potensi besar ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah melalui TPAKD, agar produk dan layanan keuangan bisa dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat,” tegasnya.

Wagub berharap Rakorwil ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan program dan inovasi guna mengurangi kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan di daerah. (nando/*)