MANADO—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) terus mendorong pemerintah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendaftarkan perangkat desa lewat program BPJS-TK.
Sebab hal ini sudah diatur melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, aparatur desa bisa mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Bahkan telah diperkuat dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 560/2567.1/Sekr-DTKT tentang Kepesertaan Aparatur Desa se-Provinsi Sulut dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS-TK Cabang Manado Tri Candra Kartika mengatakan, perangkat desa dalam pekerjaannya memiliki risiko terjadi kecelakaan. Makanya aparatur desa sebaiknya mengikuti program jaminan sosial.
“Semua pekerjaan tidak lepas dari risiko, tak terkecuali dengan perangkat desa,” papar Tri saat Evaluasi Kepesertaan Aparatur Desa di Sulut, Kamis, 29/11/2018.
Karena itu, aparatur desa perlu diikutkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT).
Adapun, JKK akan memberikan Perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas. JKM yakni uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
“Kenapa ada JHT, karena supaya pada saat tidak menjabat perangkat desa bisa mendapat uang tunai, untuk membantu ekonomi keluarga,” ujarnya.
Makanya kata Tri, pihaknya terus menyosialisasikan kepada pemerintah daerah agar segera mendaftarkan aparatur desa sebagai peserta. Apalagi ini sudah diamanatkan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara.
