MANADO—Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulut Muhdi mengatakan, dana desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada 2019 mengalami kenaikan 13,5%.
“Terjadi penambahan alokasi Dana Desa dengan nilai total Rp1,2 triliun, naik 13,5% dibandingkan tahun anggaran 2018,” ujar Muhdi, Kamis, 13/12/2018.
Menurut Muhdi, realisasi transfer Dana Desa 2018 telah mencapai 100% dengan nilai sebesar Rp1,06 triliun. “Penyerapan dana desa cukup bagus,” tuturnya.
Peningkatan Dana Desa ini kata dia, menambah alokasi pagu belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 secara keseluruhan di Provinsi Sulut (APBN K/L dan DFDD) tahun 2019 yang mencapai Rp 12,2 triliun.
Lanjut dia, hingga saat ini pelaksanaan APBN tahun 2018 berjalan sangat baik dan seimbang di Provinsi Sulut. Fundamental ekonomi di Sulut, dari sisi pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan III/2018 (YoY) tumbuh sebesar 5,66% di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,17% (YoY).
Tingkat inflasi tahun kalender hingga Triwulan III/2018 relatif terkendali yaitu di angka 1,45% Iebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional tahun kalender sebesar 1,94%.
Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2018 mencapai 6,86%, Lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar 7,18%. Tingkat penduduk miskin sampai dengan Maret 2018 sebesar 193.310 orang menurun jika dibandingkan dengan periode September 2017 sebesar 194.850.
Sementara itu, tingkat serapan secara total (APBN K/L dan Dana Transfer DFDD) hingga 10 Desember 2018 sebesar 77 % (Rp10,5 triliun) dari total pagu sebesar 13,6 T. Realisasi APBN K/L (diluar dana transfer DFDD) di Provinsi Sulut hingga 10 Desember 2018 mencapai sebesar 76%.
“Perkiraan capaian realisasi hingga akhir tahun 2018 adalah 94%, terdapat kemungkinan peningkatan 1% diatas realisasi anggaran tahun lalu,” jelasnya.
Realisasi Dana transfer DAK Fisik sampai dengan 10 Desember 2018 telah mencapai 85,22% dengan nilai sebesar Rp1,6 triliun. Perkiraan dana yang tidak tersalurkan sebesar Rp111,5 miliar (5,9%) yang disebabkan oleh dana sisa hasil tender serta dana yang tidak tersalurkan pada setiap tahapan karena tidak memenuhi persyaratan.
Sedangkan Realisasi Transfer Dana desa telah mencapai 100% dengan nilai sebesar Rp1,06 triliun.
Sementara itu, alokasi pagu belanja APBN tahun 2019 secara keseluruhan di Prov. Sulut (APBN K/L dan DFDD) tahun 2019 sebesar Rp 12,2T, dengan terjadi penambahan alokasi Dana Desa dengan nilai total Rp 1,2 triliun, naik 13,5% dibandingkan tahun anggaran 2018.
Untuk memastikan output kegiatan seluruh satker dapat tercapai, Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina keuangan terutama untuk aspek pelaksanaan anggaran telah mengembangkan standardisasi penilaian untuk mengukur kinerja.
“Untuk lebih meningkatkan kinerja Satker K/L, setiap triwulan Kanwil DJPb juga melakukan evaluasi dan pembinaan dalam bentuk pertemuan Evaluasi Pelaksanaan,” paparnya. (stenly sajow)
