MANADO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara (Sulut) terus mendorong pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) untuk menunjang program KKBPK.

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Drs Sugiyatna MM menuturkan, sudah banyak daerah yang mencanangkan SSK di sejumlah sekolah.

“Belum lama ini dicanangkan SSK di SMP Negeri III Kauditan, Minahasa Utara (Minut). Pemerintah setempat sangat mendukung pencanangan tersebut,” ungkapnya, belum lama ini.

Lanjut dia, pencanangan SSK d SMP Negeri III Kauditan dilakukan langsung oleh Asisten I Pemkab Minut, dr Jane Salmons yang didampingi Kepala Dinas PP dan KB Pemkab Minut, Sem Tirayoh.

“Pemkab Minut sangat menunjang pelaksanaan program KKBPK yang termasuk pencanangan SSK di sekolah tersebut. Ini kiranya juga bisa menjari perhatian daerah lain,” cetusnya.

Sugiyatna menjelaskan, SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.

“Dimana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik, sebagai upaya pembentukan generasi berencana,” jelasnya.

Dia menuturkan, pembentukan SSK tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mensikapi akan datangnya era bonus demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035.

“Artinya, kita juga harus mempersiapkan SDM para generasi muda kita supaya bonus demografi ini benar-benar memberikan dampak positif, terlebih dalam peningkatan pembangunan di setiap daerah,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Grace Punuh sebelumnya mengatakan, pembentukan SSK di sekolah baik adanya karena berkaitan dengan program kependudukan dan SDM.

“Ini tentu sangat baik, agar para anak didik khususnya pelajar di Sulawesi Utara memahami pendidikan kependudukan yang tentu akan berdampak pada penyiapan SDM menyambut era bonus demografi nantinya,” terang Punuh.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan KB (Dikcapil KB) Sulut, dr Bahagia Mokoagow menuturkan program KKBPK mesti ditunjang semua instansi terkait di kabupaten/kota.

“Program in menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tuturnya.

Dia mengakui, realisasi program KKBPK yang baik akan berdampak positif untuk pengendalian penduduk serta penyiapan SDM yang handal.

“Karena program ini bukan cuma berbicara soal pengendalian penduduk saja, tetapi penyiapan SDM menjadi tujaunnya. Makanya program ini mesti ditunjang bersama,” tandas Mokoagow. (rivco tololiu)