Eliminasi Malaria, Pemprov Lakukan Langkah Strategis Manfaatkan Dandes

oleh -
Pertemuan Advokasi Dalam Menunjang Program Pengendalian Malaria di Provinsi Sulut. (Ist)
MANADO – Penyakit Malaria jumlahnya telah menurun jauh di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dua dekade yang lalu jumlah penduduk yang sakit Malaria bisa mencapai ribuan orang per tahun.
Tahun 2019 jumlahnya menurun sehingga sampai bulan September hanya ada 251 kasus. Namun demikian, Pemprov Sulut melalui  Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda), bertekad untuk menekan angka ini sampai menjadi di bawah 20 kasus per tahun.
Program ini dikenal sebagai Program Eliminasi Malaria. Sekarang ini ada 6 kabupaten dan kota di Provinsi Sulut yang sudah berhasil eliminasi, yakni Minahasa, Tomohon, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu.
“Tahun 2020 kita targetkan Kabupaten Bolmong dan Minahasa  Utara mendapat status Eliminasi Malaria. Tahun 2021, Kabupaten Mitra, Minsel, Kota Bitung dan Kota Manado. Sementara Tahun 2020 nanti seluruh kabupaten di kepulauan selesai dengan masalah Malaria,” tegas Kepala Dinkesda Sulut, dr. Debie K.R Kalalo, MScPH, melalui Kabid P2P dr. Steaven Dandel, Jumat (11/10/2019).
Lanjut Dandel, untuk mempercepat upaya percepatan Eliminasi ini, maka Dinkesda kemudian melakukan langkah strategis lewat kegiatan advokasi pemanfaatan dana desa (dandes) dalam upaya Eliminasi Malaria.
Acara yang dilaksanakan di Hotel Quality pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2019, menargetkan para Kepala Desa (kades) yang masih sangat tinggi endemisitas Malarianya yakni di Kabupaten Bolmong, Sangihe, Talaud, Sitaro, Mitra dan Minsel.
Narasumber yang merupakan pakar Malaria dunia dr Ferdinand Laihad, hadir dalam pertemuan tersebut.
“Pemanfaatan dana Desa merupakan Langkah yang teramat strategis untuk memobilisasi sumber daya desa terutama dalam memanipulasi lingkungan yang potensial menularkan Malaria” tandas dr Fer, panggilan akrab beliau.
“Penularan Malaria teramat berhubungan dengan kondisi lingkungan desa, sehingga perhatian utama harus diarahkan ke masalah ini dan jangan hanya fokus di layanan penemuan penderita dan pengobatan Malaria,” tukas mantan Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pengendalian Malaria Kementerian Kesehatan RI serta mantan Malaria adviser pada kantor World Health Organization (WHO) di New Delhi, India tersebut. (rivco tololiu)