China Larang Publikasi Penelitian Asal Virus Korona

oleh
Ilustrasi Covid-19 (FOTO: Istimewa)

BEIJING – Pemerintah China telah melarang keras mempublikasikan hasil penelitian tentang asal virus korona Covid-19. Belakangan ini, sejumlah situs perguruan tinggi telah menghapus setiap jurnal tentang asal Covid-19.

Di bawah peraturan baru, semua jurnal akademik tentang Covid-19 akan disaring dan diedit terlebih dahulu sebelum dapat dipublikasikan. Bahkan, jurnal tentang asal Covid-19 harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat China.

Kebijakan baru itu dikeluarkan di tengah meluasnya wabah Covid-19 ke seluruh dunia yang menewaskan lebih dari 100.000 orang dan menyebabkan 1,7 orang jatuh sakit. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sering menyebut virus itu sebagai “virus China”.

Setidaknya sejak Januari, para ahli kesehatan China juga telah mempublikasikan serangkaian jurnal tentang Covid-19 di situs internasional. Beberapa laporan menyebutkan virus itu sudah ditemukan sejak Desember, tapi tidak digubris Pemerintah China.

Penemuan itu tidak hanya menuai keraguan tentang respon pemerintah dalam mengendalikan Covid-19 lebih awal, tapi juga perdebatan panjang di kalangan masyarakat China. Sebagian dari mereka meluapkan kekesalan dan kekecewannya di media sosial.

Seorang peneliti dari China yang tidak ingin disebutkan namanya menilai langkah ini tidak tepat dan dapat mengganjal perkembangan penelitian. Sebab, saat ini, para peneliti sedang melanjutkan observasi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya.

“Saya kira kebijakan ini dikeluarkan secara terkoordinir di tubuh pemerintah pusat untuk mengendalikan wacana. Mereka mencoba menulis wacana baru seakan-akan wabah ini tidak berasal dari China,” katanya kepada CNN. “Saya yakin pemerintah tidak akan menoleransi siapapun yang melakukan pelanggaran,” tambahnya.

Kementerian Pendidikan China menyatakan jurnal akademik tentang asal virus wajib dikelola secara ketat. Setiap hasil penelitian tidak dapat langsung dipublikasikan dan harus melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari komite tertinggi di universitas hingga badan pemerintah.

“Semuanya harus dikirim terlebih dahulu menuju Kementerian Pendidikan. Setelah itu, kami akan mengirimnya lagi ke gugus tugas yang khusus menangani penyaringan,” ungkap Kementerian Pendidikan China. “Jika gugus tugas mengesahkan, baru jurnal itu dapat dipublikasikan.”

Penerbitan jurnal tentang Covid-19 juga diwajibkan menimbang nilai akademis dan waktu publikasi sehingga tidak bersinggungan dengan kondisi di lapangan. Kebijakan ini disepakati selama rapat Dewan Negara pada 25 Maret silam.

Pengumuman tentang peraturan tersebut pertama kali dipublikasikan pada akhir pekan lalu di situs web Fudan University Shanghai, salah satu universitas terkemuka di China. Kementerian Pendidikan juga membenarkan informasi itu.

“Jurnal seperti ini tidak seharusnya dipublikasikan karena merupakan dokumen internal,” kata staff Kementerian Pendidikan yang juga tidak ingin disebutkan namanya. Beberapa jam kemudian, situs web Fudan University mati. Begitupun dengan situs The China University of Geoscience.

Para peneliti di China mengatakan imbauan itu sudah ada sejak beberapa hari yang lalu. Namun, hanya jurnal tentang Covid-19 yang memerlukan pemeriksaan ketat, sedangkan hasil penelitian lainnya dibiarkan bebas seperti sebelumnya.

Namun, ahli pernafasan David Hui Shu-cheong dari University of Hong Kong mengaku tidak menerima desakan apapun dari pemerintah pusat China. Padahal, dia bersama koleganya dari daratan utama China juga meneliti Covid-19 dan mempublikasikannya pada Februari.

“Prosesnya sangat sederhana,” kata Hui. “Saya telah memeriksanya sendiri sebelum dikirim ke New England Journal of Medicine (NEJM). Saya tidak mendapat larangan apapun. Saya tak tahu, mungkin penelitian yang lain isinya terlalu sensitif.”

Hui menambahkan asal virus telah menuai kontroversi di dunia belakangan ini sehingga hal yang tidak sensitif juga kemungkinan menjadi sensitif. Namun, dia tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyatakan kebijakan ini ada kaitannya dengan isu tersebut.

Pada akhir Desember 2019, kasus Covid-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, China. Para peneliti meyakini sumber virus berasal dari hewan liar seperti kelelawar yang dijual di pasar tradisional. Pemerintah China lalu melakukan penyelidikan di lapangan beberapa pekan berikutnya setelah virus menyebar.

Dengan tingginya tekanan dari dunia yang kini diserang Covid-19, pemerintah China mengatakan asal Covid-19 bukan berasal dari China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, bahkan mengatakan virus itu berasal dari AS yang dibawa menuju China oleh tentara AS.

Pemimpin Redaksi Journal of Epidemiology, Wang Lan, mengaku saat ini seluruh jurnal tentang Covid-19 wajib melalui penyaringan di China. “Semuanya harus disetujui tiga tingkat organisasi. Prosesnya sangat lama,” katanya.

Peneliti lain yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan peraturan baru ini ditujukan untuk mencegah pertentangan dengan narasi pemerintah pusat. “Jadi semua peneliti internasional paham bahwa hasil penelitian dari China sudah tidak independen,” ujarnya. muh shamil