Amerika Serikat Ajukan Pinjaman Rp45.270 Triliun, Pengeluaran Membengkak di Tengah Pandemi Covid-19 

oleh -

NEW YORK – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mengajukan pinjaman senilai USD3 triliun (Rp45.270 triliun) pada kuartal kedua (Q2) menyusul membengkaknya pengeluaran di tengah pandemi virus korona (Covid-19). Angka pinjaman itu lima kali lebih tinggi dibandingkan satu kuartal selama krisis keuangan pada 2008.

Pada 2019 saja, AS hanya melakukan pinjaman sebesar USD1,2 triliun (Rp 18.156 triliun). Namun, kini, AS harus meminjam USD3 triliun untuk menggelontorkan bantuan ekonomi dan kesehatan dalam melawan Covid-19. Saat ini, total utang negara AS mencapai USD25 triliun.

Nilai pinjaman itu berada di luar perhitungan yang sekaligus menunjukkan begitu besarnya dampak Covid-19. Alokasi anggaran belanja berikutnya diestimasikan akan mencapai sekitar 14% dari total ekonomi AS. Pemerintah AS juga memperpanjang deadline pembayaran pajak menjadi hingga 15 April.

Pemerintah AS masih melakukan diskusi mendalam terkait pemberian bantuan selanjutnya. Beberapa tokoh Partai Republik tampak prihatin dengan dampak yang akan ditimbulkan dari program itu mengingat beban utang negara akan kian berat. AS melakukan pinjaman dengan menjual bondpemerintah. Bunganya relatif rendah karena risikonya juga rendah.

Tak hanya wabah Covid-19 yang membuat utang AS menumpuk. Sebelum virus mematikan itu menyerang, Negeri Paman Sam sudah memiliki utang yang besar yang terus menumpuk tahun. Para ahli menilai kondisi keuangan AS tidak sehat untuk jangka panjang karena pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan.

Kantor Anggaran Kongres AS memprediksi defisit anggaran AS akan mencapai USD3,7 triliun pada tahun inj, sedangkan utang negara melambung sebesar 100% di atas produk domestik bruto (PDB).

Pekan lalu, kepala bank sentral AS, Jerome Powell, mengaku ingin melihat pembukuan keuangan AS lebih baik. Namun, dia juga tak menyangkal bantuan ekonomi yang digelontorkan merupakan langkah penting untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan fenomena PHK massal.

“Ekonomi AS aman memerlukan bantuan dari kita semua,” kata Powell, dikutip BBC. Sebagai bagian dari upaya bantuan pemerintah, Federal Reserve telah memboyong lebih dari USD1 triliun pada pekan ini.

Pemerintah AS juga banyak meminjam uang dari negara lain atau investor asing. Hal itu sudah terjadi sejak lama. Beberapa investor asing yang paling banyak meminjamkan uang kepada AS sampai Februari ialah Jepang, China, dan Inggris.

Ketegangan yang meningkat antara AS dan China belakangan ini juga sempat menyinggung utang. Seperti dilansirWashington Post, Pemerintah AS sempat berdiskusi untuk membatalkan obligasi utang kepada China. Presiden Donald Trump tampak tak ingin berlutut di hadapan China.

Ahli ekonomi dari Princeton University, Alan Blinder, memprediksi pinjaman AS terhadap China kemungkinan meningkat tahun ini. “Sejauh ini, semuanya baik-baik saja mengingat Pemerintah AS dapat melakukan pinjaman seperti biasanya,” kata Blinder.

Dalam analisis Pew Research menyebutkan pandemi korona bisa memicu peningkatan utang negara-negara di seluruh dunia. Ekonomi global mengalami penurunan 3%, pemerintahan di AS, Eropa akan menghabiskan triliun dolar untuk dana darurat menghadapi pandemi,” kata John Gramlich, peneliti Pew Research.

Jepang juga menjadi negara ekonomi besar di mana pemerintah meningkatkan utang. Padahal, PM Shinzo Abe sudah memperlakukan kenaikan pajak pada 2019 lalu untuk menurunkan posisi utang. “Abe juga mungkin tidak akan kembali menaikkan pajak jika ekonomi terdampak parah, “kata Gramlich.

Bukan hanya negara kaya yang membutuhkan utang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengkhawatirkan banyak negara-negara akan mengalami peningkatan utang. Pada bersamaan, negara miskin juga menginginkan adanya penghapusan dan penundaan pembayaran cicilan utang.

Karena itu, Sekjen PBB Antonio Guterres meminta Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia bergerak cepat dalam membantu negara yang membutuhkan utang. Dia mengungkapkan, kedua lembaga itu juga harus bekerja ekstra keras.  “Kita tahu kalau virus itu menyebar seperti kebakaran hutan. Tidak ada dinding penghalang,” kata Guterres. Pemberian utang menjadi solusi agar negara miskin tidak semakin menderita karena rakyatnya semakin miskin.

 

Hampir 140 kelompok advokasi dan lembaga amal menyerukan IMF dan Bank Dunia, pemerintahan G-20 serta kreditur swasta untuk membantu negara miskin selama krisis virus korona. Mereka menyerukan agar pembatalan pembayaran utang bagi negara miskin.

Seruan itu dipimpin oleh Jubilee Debt Campaign, lembaga advokasi asal Inggris, sebelum para pemimpin G-20 menggelar pertemuan untuk merespons krisis global virus korona bagi negara berkembang. Mereka menyerukan pembatalkan pembayaran utang 69 negara miskin sepanjang tahun ini. Itu termasuk kreditur swasta yang diperkirakan akan membebaskan USD25 miliar bagi negara-negara tersebut dan bisa mencapai USD50 miliar jika diperpanjang hingga 2021.

Seruan pembatalan utang atau bantuan keuangan tambahan juga dengan bebas prasyarat seperti penghematan. Untuk negara anggota G-20 juga disarankan mendukung aturan darurat untuk mencegah negara miskin digugat oleh kreditur swasta.

“Negara berkembang diguncang kuat ketidakstabilan ekonomi dan pada saat yang sama perlunya darurat kesehatan,” kata Direktur Jubilee Debt Campaign, Sarah-Jayne Clifton, dilansir Reuters.

Hal senada diungkapkan Menteri Keuangan Ghana Ken Ofori-Atta, yang meminta Komite Pembangunan bagi IMF dan Bank Dunia. Dia menyebutkan, China sebagai kreditur terbesar di Afrika, harus menahan diri untuk tidak menagih pembayaran utang.

Sebagian besar pemerintahan dan institusi telah meminta langkah serupa berupa penghapusan utang atau pun penjadwalan pembayaran utang. IMF telah menyediakan USD50 miliar untuk pembayaran dana darurat dan lebih dari 90 negara meminta bantuan kepada IMF. Mereka juga mengubah Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) untuk memudahkan negara miskin mendapatkan bantuan dan layanan utang IMF, meskipun mereka tidak memiliki kasus wabah korona.

Baik IMF dan Bank Dunia juga telah menekankan kerja sama dengan kreditur bilateral untuk mengizinkan negara berpendapatan rendah untuk menunda pembayaran utang selama 14 bulan sejak awal Mei.

China, sebagai kreditur besar, sedang mempertimbangkan proposal tersebut. Beijing menyatakan siap bekerja sama berbasis kerja sama militer dengan negara miskin. “Mungkin penundaan pembayaran hutang akan disepakati,” kata seorang pejabat China kepada Reuters.

Para pakar menyatakan moratorium atau pun bantuan utang komprehensif bagi negara berkembang akan sulit tanpa bantuan China yang memiliki peranan penting. Namun, para pejabat China irit berbicara mengenai sikap mereka. “PBB perlu memiliki proses sistematik untuk restrukturisasi utang negara miskin,” demikian seruan Oxfam dan Save the Children. (Koran Sindo)