Max Lomban Ingatkan Jangan Ada Pemotongan di Bantuan Sosial Tunai

oleh -
Wali Kota Bitung, Max J Lomban bersama salah satu KPM usai Launching penyaluruan Bantuan Sosial Tunai, disaksikan Kepala BPKP Perwakilan Sulut DR Sety Nugraha dan Kepala Kantor Pos Manado Temmy Talinusa di BPU Kota Bitung, pekan lalu. (FOTO: Istimewa)

BITUNG – Sebagai realisasi bantuan Pemerintah Pusat, Wali Kota Bitung Max J Lomban didampingi Kepala BPKP Perwakilan Sulut Sety Nugraha dan Kepala Kantor Pos Manado Temmy Talinusa, serta unsur Forkopimda dan delapan camat se-Kota Bitung, meluncurkan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di BPU Kota Bitung, pekan lalu.

Kepala Kantor Pos Manado, Temmy Talinusa dalam kesempatan ini memberikan apresiasi kepada Wali Kota Bitung, Max J Lomban dan jajaran saat berkoordinasi telah diterima dengan baik serta respons surat secara resmi terkait pendampingan kepada kepolisian. “PT Pos Indonesia telah diberikan tugas untuk menyerahkan BST, itu perintah dari pusat dan saya harus membagikannya,”ujar Talinusa.

Lanjut dia, PT Pos Indonesia dalam penyaluran BST, kiranya pihak berwajib juga bisa memberikan akses karena setiap hari teman-teman dari kantor Pos bertarung di daerah-daerah yang rawan. “Saya bilang ke teman-teman ini pekerjaan mulia yang harus dipastikan, benar-benar sampai ke tangan yang berhak, belum mulai saja sudah dipantau, dan BPKP sebelum mulai penyaluran sudah menyurat meminta data ke kami,”ungkapnya, sambil menambahkan, dari Rp600.000 yang akan diterima KPM tidak ada potongan.

Talinusa menambahkan, penyaluran BST ini terbagi dalam tiga tahap 4.100 KPM Kota Bitung, 398 KPM tahap I, bayarnya di kelurahan, dengan jam tertentu  dan pola antrean tetap dijaga physical distancing,”ungkapnya.

Dalam kesempatan ini juga, Kepala BPKP Sulut, Setyo Nugraha berharap, KPM bisa menyambut apa yang sudah dilakukan pemerintah mulai dari pusat sampai ke bawah. “Peran BPKP memastikan niat mulia ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, data BPKS dengan usulan Wali Kota Bitung kita cocokkan dan validasi, agar tidak ada yang terlewat,”tuturnya,

Nugraha menambahkan, telah mendengar niat Wali Kota Bitung untuk warga. “Yakinlah, tidak ada seperserpun nilai yang akan diambil atau dimanfaatkan dari hak yang akan diberikan, ini diawasi semua, dari Polres, dari Kejaksaan dan dari BPKP, semoga bantuan ini bisa bertahan dari situasi sulit ini,”ujarnya.

Sementara, Wali Kota Bitung Max J Lomban dalam sambutannya mengatakan, bantuan tersebut diusahakan selesai diberikan sebelum Idul Fitry. “Kita semua berdoa, Kemensos dan PT Pos dapat merealisasikan sebelum Idul Fitri, supaya ketika masyarakat penerima manfaat terutama warga muslim, bisa memanfaatkan secepatnya. Saya setuju dengan kepala Kantor Pos, jangan dikurangi sepeserpun,”ungkapnya sembari menambahkan, semua camat hadir agar setidaknya bisa mengkoordinir para Lurah untuk mendampingi penyerahan ini.

“Dari total tiga macam bantuan PKM kita, ada 15.253 KPM yang tercatat, ada yang menerima PKH, BLT dan BPNT yang dikenal dulunya Raskin, rastra dan sekarang BPNT. Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Teman-teman wartawan juga silahkan awasi di lapangan, pak inspektur dari Inspektorat Kota Bitung juga perlu melihat dan mengambil sampel di lapangan tentang pengawasan realisasi di lapangan,”tuturnya. (Yappi Letto)