Benny Rhamdani Nyatakan Perang Lawan Sindikat Pengiriman Pekerja Migran Ilegal

oleh
Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat diwawancarai awak media usai rapat virtual. (istimewa)

MANADO – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman pekerja migran.

BP2MI, kata Brani sapaa akrabnya, sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Persoalan migrant di Indonesia jadi persoalan internasional, sekaligus human trafficking. Ini kan masuk kejahatan luar biasa,” ungkap Brani saat memimpin rapat secara virtual bersama Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran di Manado, Rabu (7/10/2020).

Dia menegaskan, pernyataan perang melawan pengiriman pekerja migran secara ilegal, tidak hanya melawan para pemodal, pihak asing maupun konglomerasi, tetapi musuh di dalam negeri sendiri.

“Iya, sesuai penelusuran ada oknum TNI, Polri, Imigrasi Kemenlu, bahkan orang dalam di BP2MI yang terlibat dalam kasus ini,” tuturnya.

Kata Brani, pihaknya saat ini berhadapan dengan perang dua front, yakni melawan sindikat pengusaha, sekaligus sejumlah oknum dalam negeri ini.

“Kita harus lakukan bersih-bersih. Mereka itu penghianat Merah Putih. Ini tidak boleh dibiarkan harus ditindak tegas,” sebut Brani.

Dalam rapat, lanjut Brani, membahas terkait aksi menghadapi sindikat pengiriman pekerja migran secara ilegal. Pihaknya sudah punya rencana aksi, langkah strategis sampai akhir tahun ini.

“Saya sudah menemui sejumlah pejabat Negara untuk menggalang dukungan. Terakhir, saya temui pak Mendagri Tito Karnavian, dan beliau sangat mendukung langkah kami,” tegasnya.

Brani membeber, Mendagri Tito Karnavian modus para sindikat tersebut sudah diketahui. Mendagri juga mendukung adanya tindakan tegas untuk memberikan efek jerah.

“Sejauh ini ada sekira delapan kasus pekerja migrant ilegal yang sedang berproses di Bareskrim Polri,” bebernya.

Meski begitu, Brani mengakui, sejauh ini pihaknya BP2MI masih terkendala kebijakan dan regulasi yang kuran berpihak.

“Tanggung jawab kita besar, tetapi tidak dibarengi kewenangan. Begitu juga soal tupoksi masih tumpang tindih dengan kementrian/lembaga Negara lainnya,” aku Brani.

Satgas Pengiriman Ilegal Pekerja Migran dipunggawai sejumlah tokoh yakni mantan Kepala PPATK Yunus Husein, Mantan Jaksa Agung Achamd Santoso, Komjen Pol Purn Suhardi Alius, dan sejumlah aktivis seperti Suwiryo Ismail dari aktivis kemanusiaan.

Kemudian, dewan pakarnya yaitu Sekjen PP Muhamadiyah Abdul Mukti, Ketua PGI Pdt Gomar Gultom, perwakilan KWI, umat Budha, Hindu dan Khonghucu. (rivco tololiu)