Tahun Depan Dana Desa untuk Sulut Rp1,23 Triliun, Kepala Desa Jangan Korupsi!

oleh -
(Ilustrasi: Istimewa)

MANADO— Dana desa (Dandes) untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2021 mencapai 1,23 triliun. Hal itu diketahui setelah Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulut menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 ini, Dandes yang diterima mengalami menurunan. Sebab pada tahun ini Dandes Sulut sebesar Rp1,24 triliun. Kendati demikian, Pengamat Ekonomi Sulut, Linda Lambey mengatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan dana desa harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal itu disampaikannya kepada wartawan KORAN SINDO MANADO, kemarin.

“Yang pasti dana desa tesebut harus menjangkau dan bermanfaat bagi banyak orang atau tepat sasaran bagi banyak orang dalam jangka panjang. Misalnya jika desa tersebut adalah desa nelayan. Maka alangkah baiknya jika Dandes itu digunakan untuk membantu para nelayan misalnya memberikan bantuan pengadaan kapal yang lebih layak atau canggih, bantuan training, bantuan pencarian pembeli ikan dengan harga yang pantas dan lain-lain,” sebut Lambey.

Project Researcher di RMIT University Melbourne Austraila itu juga memberikan contoh ketika suatu desa didominasi oleh petani. Maka, Dandes dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyuluhan pertanian. Sebab, mungkin saja masih banyak petani yang belum mengerti cara bertani yang baik dan lebih efisien.

“Atau juga hasil pertaniannya bisa dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih layak. Yang bisa memberikan keuntungan petani yang lebih tinggi. Jangan hanya dijual ke supplier dengan harga rendah, imbasnya petani hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit, tapi supplier yang menjual ulang bisa lebih untung,” paparnya.

Disampaikan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini, salah seorang mahasiswanya pernah melakukan penelitian terhadap Dandes. Sering ditemukan Dandes yang tidak tepat guna ataupun dikorupsi oleh Kepala Desa (Kades). Jadi Kades hanya memberikan kepada keluarga dan saudaranya, sehingga tidak berdampak bagi banyak orang, tidak tepat sasaran.

“Ada juga Kades yang tidak paham dalam menggunakan Dandes, akhirnya hanya menggunakan untuk membuat pagar di desa. Memang untuk keamanan, tetapi tidak kena ekonomi masyarakat. Harus juga dilakukan penyuluhan kepada para Kades, dimana sebenarnya Dandes itu dialokasikan. Ada banyak Kades yang tidak paham bahwa penggunaan Dandes itu untuk banyak orang, ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.

Lambey menyebut, dandes harus bisa menjangkau banyak orang, terlebih bisa memberdayakan juga. Ada istilah dalam ekonomi itu kalau mau bantu orang itu jangan diberikan ikan, tetapi alat pancingnya, supaya orang tersebut bisa mencari ikannya sendiri. Kalau diberikan hanya ikannya kan lama-lama akan habis, tetapi apabila diberikan pancingnya, maka mereka akan berusaha. “Juga mentalnya. Diperlukan memang mental Kades dan aparat desa yang memang suka membantu warganya,” kunci Lambey. (Fernando Rumetor)