MANADO- Anggota DPRD Sulut dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut Melky Pangemanan yang tergabung dalam Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sulut sebut Ketua Fraksi Golkar Raski Mokodompit hambat penanganan covid-19 di Provinsi Sulut. Hal tersebut dikarenakan Fraksi Golkar belum menyetujui Ranperda Covid-19 menjadi Perda. Diketahui selain Fraksi Golkar ada juga Fraksi Demokrat yang belum menyetujuinya.

Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan mengatakan, Golkar ini berada di garda terdepan dalam penanganan covid-19. Karena apa, Ketua Umumnya itu Ketua Penanganan Covid-19 nasional dan pemulihan nasional. Nah berarti Ketua Fraksi Partai Golkar menghambat apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Presiden kepada Ketua Umumnya tim penanganan, Menteri yang ditugaskan oleh Presiden.

“Ketua Fraksi Partai Golkar Sulut hambat kerja penanganan covid-19 di Sulut, itu yang menjadi persoalan,” tegas Pangemanan kepada wartawan, Selasa (23/2/2021)

Menurut dia, kita sudah berlari sudah hampir finish masih mau balik lagi ke pembahasan, itu keliru. Dari sisi itu kita tidak disiplin prosedur terlebih khsusus Golkar, sangat-sangat tidak disiplin prosedur apalagi mendapatkan informasi bahwa keputusan itu keputusan sepihak.

“Kan coba lihat waktu rapat kemarin kelihatan sekali anggota fraksi antara mau keluar atau tidak kan. Biasanya kalau saya, keputusan fraksi itu harus dirapatkan dibicarakan dong, bukan hanya kemauan ketua fraksi terus keluar,” ujar dia.

Lanjut dia, yang pasti ranperda ini sudah selesai dibahas hasil fasilitasi sudah selesai, sinkronisasi sudah selesai, kita sudah lakukan yah kita menunggu. Nantinya ada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna nanti akan dihitung disitu. Kalau misalkan tidak ada musyawarah mufakat berarti ada mekanisme voting, nah akan dilihat.

“Tapi sejauh ini saya kira semua kita sepakat mendorong ranperda ini agar cepat selesai. Hanya segelintir orang, kalau mau di voting juga saya rasa Partai Golkar kalau tertutup anggotanya juga pengen cepat selesai ini. Karena perintah Ketua Umumnya untuk menangani covid. Hanya karena Ketua Fraksinya yang agak tidak bisa mengambil keputusan dalam rangka untuk mempercepat ranperda ini,” sindir Pangemanan.

Dia menambahkan, dengan atau tidak ada Golkar, tanpa Golkar juga tidak ada masalah, karena anggota Fraksi mereka masuk di Pansus komisi IV yang membahas terkait dengan Ranperda Covid-19 ini.

“Tidak ada persoalan dan waktu itu juga masukan-masukan mereka sudah diterima diakomodir dalam rapat pembahasan jadi tidak ada lagi kita mengakomodir masukan-masukan di rapat yang digelar kemarin rapat konsultasi, makanya ini menjadi persoalan masih menerima masukan,” beber dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut Raski Mokodompit mengatakan, Walkout kami tidak berkaitan dengan tahapan maupun teknis isi Ranperda karena prinsipnya sikap Fraksi Golkar jelas.

“Seandainya cuma sendiri Fraksi Golkar berpandangan bahwa kekurangan-kekurangan di Ranperda itu harus dilengkapi, kalau tidak dilengkapi mohon maaf Fraksi Golkar belum akan bersama-sama dengan fraksi lainnya, itu sikap kami,” ujar dia, saat di wawancarai SINDOMANADO.COM, Senin (22/2/2021).

Lanjut Mokodompit, kedua terkait pernyataan dari Melky Pangemanan, dia menyampaikan dari lima fraksi ada tiga fraksi yang sudah memasukan pendapat akhir atau dalam arti sudah menyetujui, sehingga jalan saja yang artinya kota mengambil pengertian bahwa tanpa Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat mereka sudah bisa jalan.

“Kalau begitu buat apa Fraksi Golkar ada di ruangan rapat? Atas sikap itu Fraksi Golkar keluar saja dari ruangan karena sudah tidak dianggap lagi oleh Melky Pangemanan yang adalah juru bicara representasi dari Fraksi PDIP,” tegas Anggota DPRD Sulut Dapil Bolaang Mongondow Raya itu.

Dia menjelaskan, kalau Fraksi Golkar tidak lagi di libatkan kami juga tahu diri karena kami bukan fraksi mayoritas di DPRD Sulut.

“Tapi yang pasti selama Ranperda ini kami anggap merugikan masyarakat dan bisa berdampak ke Gubernur sekalipun beda pilihan kemarin tapi dalam hal ini kita tentu perlu menyelamatkan gubernur dan dampaknya bisa sampai ke DPR karena takut salah mengambil kebijakan keputusan dalam Ranperda ini Fraksi Golkar DPRD Sulut bersikap Ranperda belum bisa disahkan,” beber Sekretaris Golkar Sulut itu

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Pangemanan menyampaikan, dari informasi sudah ada tiga fraksi yang memasukkan pendapat akhir.

“Tinggal dua fraksi yang belum yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat. Jadi sudah bisa lanjut,” ujar Politikus PSI Sulut itu, saat rapat. (valentino warouw)